Laman

Rabu, 07 September 2011

,, WAMENA [PAPUA POS]Tentang Pemilukada Kabupaten Yalmo Tahun 2011. Adanya isu bahwa suara kandidat boleh digabungkan dengan suara kandidat lain dalam pemilukada Kabupaten Yalimo, dibantah tegas anggota KPUD Yalimo bidang hukum dan pengawasan, Yanes Alitnoe. Menurutnya, masyarakat tidak perlu menanggapinya dengan serius.
“Adanya isu yang menyatakan bahwa suara kandidat boleh digabungkan dengan suara kandidat lain itu sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan mekanisme serta undang-undang nomor 22 tahun 2007,” tegas Yanes kepada Papua Pos kemarin. Oleh karena itu, menurutnya isu yang disebarkan semacam itu bisa saja meresahkan masyarakat, padahal itu tidak benar sama sekali.
Sekali lagi pihaknya meminta agar masyarakat tidak terpancing oleh isu yang hanya dihembuskan oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan kepentingan politisnya, karena nantinya dalam perhitungan suara dalam pemilukada Yalimo jelas ada saksi-saksi dari masing-masing kandidat yang melihat langsung perhitungan suara yang dilakukan, sehingga untuk di digabungkan atau suara digelembungkan itu mustahil terjadi.
Ketika disinggung mengenai perolehan suara sementara di beberapa distrik yang ada, dirinya enggan berkomentar karena menurutnya hal itu bukan kewenangannya. “Nanti saja kalau sudah melalui rapat pleno dari pihak KPUD Yalimo baru kita ketahui bersama hasil perolehan suara yang sebenarnya," imbuhnya. [iwan]

 RRI WAMENA

Dalam Pemilu Kada, tidak dibenarkan adanya koalisi penggabungan suara.-
 
,  Posted on 1 Maret 2011 by rriwamena
Ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Yalimo, saat ini berkembang Issu adanya koalisi diantara Kandidat Bupati/Wakil Bupati Yalimo. Masyarakat meng-isukan bahwa dalam perolehan suara, ada Kandidat yang melakukan penggabungan atau kualisi perolehan suara antara pasangan Kandidat yang satu dengan kandidat yang lain. Kepada RRI anggota KPU Kabupaten Yalimo yang membidangi devisi hokum dan pengawasan Pemilu kada Yanes Alitnoe kemarin membenarkan adanya issu tersebut. Ia menegaskan, dalam pelaksanaan Pemilu Kada di Indonesia sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2007, tidak dibenarkan adanya koalisi penggabungan suara, tetapi yang dibenarkan adalah dalam pengusungan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, Parpol  boleh-boleh saja berkoalisi, sebelum melakukan Pemilu kada.Oleh karena itu kata Alitnoe, tidak ada dalam aturan yang mengijinkan untuk dilakukan penggabungan suara, sehingga issu yang disebarkan dikalangan masyarakat itu tidak benar dan tidak perlu ditanggapi. Menurut Alitnoe, dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara Pemilu Kada, tetap dalam posisinya, dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apabila sampai terjadi koalisi perolehan suara, akan mengarah kepada pelanggaran tindak pidana Pemilukada. Karena itu KPU Yalimo tidak akan memberikan pembodohan pendidikan Politik terhadap masyarakat dan aturan yang berlaku di Indonesia akan diberlakukan di Kabupaten Yalimo, sehingga apabila ada ditemukan koalisi penggabungan suara, hendaknya dilaporkan ke-KPU dengan bukti-bukti yang kuat.-(Jamonter S).

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO
NOMOR : 20 / KPU – YL / III / 2011
TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGESAHAN HASIL PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN YALIMO TAHUN 2011
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO
Menimbang
:
a.      Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang – Undang Nomor  22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serta Tahapan Program dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo di pandang perlu Penetapan dan Pengesahan hasil perolehan suara pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2011;
b.      Bahwa Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo;
Mengingat
:
1.      Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Kedua Atas perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
2.         Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
3.         Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Kusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun: 2001 Nomor 135).
4.   Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 2008 Nomor : 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4803);
5.         Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan,  Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
6.         Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU   Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitian Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
7.      Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 19 / KPU – YL / XII / 2010 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 01 / KPU – YL / XII / 2010 Tentang perubahan  Kedua tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2011;
Memperhatikan
:
1.           Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DB-KWK), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DB 1- KWK), dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tercantum dalam Lampiran 2 Model DB 1- KWK, di Tingkat Kabupaten Yalimo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2011;
2.      Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret Tahun Dua Ribu Sebelas bertempat di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN YALIMO TAHUN 2011.
Kesatu 
:
Mengesahkan Hasil Perolehan Suara  Pasangan Calon Kepala Daerah dan  Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Umum Tahun 2011;
Kedua
:
Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut;
1.   Drs.Wasuok Demianus Siep dan John Walai Wilil,Amd.Par. dengan jumlah Suara Sah : 6.713 (Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas) atau 18,21 % (Delapan Belas Koma Dua Puluh Satu Persen)
2.        Er Dabi S.Sos dan Arkelas Asso S.Sos. dengan jumlah Suara Sah:17. 853 (Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga ) atau 48,43 % (Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Tiga Persen).
3.        Albert Tuliahanuk S. Pd, MM dan Yorim Endama S. Pd. dengan jumlah Suara Sah: 12. 282 (Dua Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua ) atau 33,31 % (Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Satu Persen)
Ketiga
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
                                                                               Ditetapkan di : Elelim
                                                                            Pada tanggal : 24 Maret 2011
                                                                           KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
KETUA
ttd
                                                                                AMOS KEPNO S. Si

                                                                                           Tembusan 
      1  Yth, Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura.
     2. Yth Ketua DPRD Kabupaten Yalimo di Elelim. 
    3   Yth Ketua Panwaslu Kabupaten Yalimo di Elelim
    4  Yth  Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil           Kepala Daerah Kabupaten    Yalimo         di     Elelim
      5     Arsip
 
(Rsk: Devisi Hukum & Pengawasan Pemilukada Kabupaten Yalimo)


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO
NOMOR : 21 / KPU-YL/III/2011.
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
KABUPATEN YALIMO TAHUN 2011
Menimbang
: a.
   b.
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf i dan m Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Tugas dan Wewenang  KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaran Pemiliha Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat 2 Peraturan Komosi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tahun 16 tahun 2010 atas perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 tahun2009 tentang Pedoman  Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perplehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, Maka perlu ditetapkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Yalimo tahun 2011.
Mengingat
:
1.  Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 543, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
2.      Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3.        Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Kusus bagi   Provinsi Papua.
4.   Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 2008 Nomor : 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4803);
5.        Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan,  Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
6.        Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU   Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitian Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
7.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 19/ KPU-YL/III/2011 atas perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 09/KPU-YL/XII/2010 tentang Jadwal Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo tahun 2011;
Memperhatikan
:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 20 / KPU-YL / III / 2011   tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo tahun 2011;
MEMUTUSKAN
Menetapkan   
Kesatu
:
Perolehan Suara Sah untuk   seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil  dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo tahun 2011   berjumlah 36.848 () Suara Sah.
Kedua
:
Penetapan perolehan suara sah dimaksud pada TIKTUM KESATU  untuk  masing-masing pasangan calon  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo  sebagai berikut:
1.       Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 (Satu) Drs. Wasuok Demianus Siep dan Joni Walai Wilil Amd, Part memperoleh suara sah sebanyak 6.713 ( Enam ribu tujuh ratus tiga belas) atau sebanyak 18,21 % (Delapan belas koma dua puluh satu persen).
2.       Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 (Dua) Er Dabi S. Sos dan Arkelas Asso S. Sos memperoleh suara sah sebanyak 17.853 (Tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tiga atau sebanyak 48,43 % ( Empat puluh delapan koma empat puluh tiga persen).
3.       Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3 (Tiga) Albert Tuahanuk S. Pd, MM dan Yorim Endama S. Pd memperoleh Suarah Sah sebanyak 12.282 ( Dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua) atau sebanyak 33,31 % (Tiga puluh tiga koma tiga puluh satu persen).
4.      Jumlah suara tidak sah sebanyak 19 (sembilan belas)  atau 0,05 % ( Nol koma nol lima persen ), dari jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanya 36.867  (Tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh) atau 100 % (seratus persen).
Ketiga
:
Menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbesar dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih atas nama Er Dabi S. Sos dan Arkelas Asso S. Sos.
Keempat
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
: Elelim
Pada tanggal
: 25 Maret 2011
                                                                                                         
                                                                                            




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
KETUA,
ttd
AMOS KEPNO, S.Si
 

 
 

Tembusan :
1.         Yth, Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura
2.         Yth Ketua DPRD Kabupaten Yalimo di Elelim
3.     Yth Masing- Masing Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Yalimo di Tempat
3.         Arsip./ Devisi Hukum dan Pengawasan Pemilukada Kab Yalimo Tahun 2011

Sengketa Kabupaten Yalimo, Digelar di MK


Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Yalimo yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan No urut 1 dan 3, yaitu Albert Tulianuk, Spd, MM dan Yorim Endama, Spd dengan termohon Ketua KPUD Yalimo mulai digelar.
Dalam persidangan perkara pada Kamis 7 April 2011 dengan hakim Hamdan Zulva, M Akil Mochtar serta Ahmad Fadlil Sumadi mulai mendengarkan keterangan para saksi dan pihak terkait, setelah pihak terkait memberikan keterangan, Hakim juga memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada para sakti.

Seusai persidangan, pemohon nomor urut 3, Albert Tulianuk, Spd, MM pada wartawan menjelaskan, sebagai pemohon dirinya berharap pada Hakim Konstitusi MK untuk dapat memutuskan yang jelas, setelah mendengarkan dari saksi tiga kandidat yang diajukan, karena kami sendiri yang melihat dan mengikuti proses Pemilukada Yalimo beberapa waktu lalu, banyak kecurangan, sehingga cacat hukum, terstrukture dan masif karena didalamnya terdapat tim sukses Satgas SKPD Yalimo dari nomor urut 2, dan ada anggota KPUD serta Wakil Ketua DPRD menjadi Tim Sukses, ada rancangan terselubung untuk mensukseskan salahsatu kandidat, papar Albert.

Hal berbeda diungkapkan Ketua KPUD Kabupaten Yalimo, Amos Kepno, S.Si bahwa sebagai penyelenggara Pemilukda Kabupaten Yalimo dirinya sudah bekerja sebagaimana aturan yang ada, namun demikian kalau ada pihak yang kurang puas, dan mengajukan proses penyelesaian sengketa Pemilukada ke MK, itu adalah hak setiap warga Negara, sehingga apapun nantinsehingga apapun nantina hasil keputusan Hakim Konstitusi kami sebagai penyelenggara Pemilukada akan siap menerima. Dengan segala konsekuensinya, karena para kandidat mencari keadilan adalah hak mereka, tegas Amos.
Saksi Pemohon Ungkap Pencoblosan oleh Penyelenggara Pemilukada Kab. Yalimo

Jumat, 08 April 2011 | 10:04 WIB
, Saksi-saksi dari Pemohon pada persidangan Sidang lanjutan terhadap permohonan Albert Tuliahnuk dan Torim Endama mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten, Kamis (7/4), di Ruang Sidang Pleno.

Jakarta, MKOnline - Sidang lanjutan terhadap permohonan Albert Tuliahnuk dan Torim Endama mengenai Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Yalimo kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (7/4), di Ruang Sidang Pleno. Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 ini dengan Nomor 35/PHPU.D-IX/2011.

Dalam sidang pembuktian ini, Pemohon menghadirkan tujuh orang saksi yang memperkuat dalil-dali pemohon. Pada sidang sebelumnya, Pemohon mendalilkan adanya pencoblosan oleh Ketua KPPS serta adanya waktu pemungutan suara yang dimundurkan sepihak oleh KPU Kabupaten Yalimo. Salah satu saksi Pemohon, Feri Kombo menjelaskan bahwa terjadi penggabungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Honita.

“TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 digabung menjadi satu. Kemudian di luar TPS, masyarakat melakukan upacara bakar batu sehingga tidak masyarakat yang memilih. Ketua KPPS yang melakukan pencoblosan dan langsung melakukan pleno penghitungan suara. Perolehan suara di TPS gabungan tersebut, yakni pasangan nomor Urut 1 memperoleh 195 suara, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 1.445 suara, dan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 30 suara,” jelasnya.
Hal serupa di distrik berbeda juga diungkapkan oleh saksi Pemohon lainnya, Petrus Waliangen. Petrus mengungkapkan bahwa pada Distrik Abenaho tidak ada pencoblosan dikarenakan adanya perintah dari Kepala Distrik Abenaho, yakni Johannes. “Distrik Abenaho memang menjadi basis tim sukses serta pendukung pasangan calon nomor urut 2. Jadi, tidak ada pencoblosan pada 22 Februari 2011. Ada 9 TPS di Apalapsili tidak melakukan pencoblosan, kemudian pencoblosan jadi dimundurkan pada tanggal 25 Februari 2011,” urainya.
Sementara itu, Hendrik Faluk yang merupakan saksi pasangan calon nomor urut 1 pada Desa Kelet, Distrik Apalapsili menerangkan bahwa enam TPS di desanya tidak melakukan pencoblosan pada 22 Februari 2011. Menurut Hendrik, masyarakat di desanya tidak melakukan pencoblosan dikarenakan Ketua KPPS dan PPS telah melakukan kesepakatan untuk membagikan suara. “Pembagian suara dilakukan oleh Ketua KPPS dan PPS untuk pasangan calon nomr urut 1 dan nomor urut 2,” terangnya.
Menanggapi keterangan Hendrik, Ketua Panel Hakim M. Akil Mochtar mempertanyakan tentang hasil pencoblosan Distrik Apalapsili. Hendrik menjelaskan bahwa sampai saat ini, tidak ada hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Yalimo. “Sampai saat ini, kami belum menerima berita acara penghitungan suara dari KPU (Kabupaten Yalimo, red.). Oleh karena itu, kami meminta penghitungan suara ulang,” ujarnya.
Werue Tulihanuk memaparkan bahwa pendistribusian surat suara untuk Distrik Belarek dihalangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. “Tim sukses pasangan calon nomor urut 2 juga membentuk TPS baru pada 21 Februari dan memberikan surat suara tadi kepada TPS yang baru dibentuk oleh mereka,” ujarnya.
Pernyataan Werue dibantah oleh Saksi Termohon yang menyatakan penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten Yalimo, red.) tetap melakukan pendistribusian surat suara. “Hanya saja di Desa Yalema, tiga kotak suara dirusak oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Begitu kotak suara sampai di tempat, tim sukses nomor urut 1 langsung menendang,” jelasnya.
Dalam sidang sebelumnya, Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Raja Simanjuntak berkeberatan dengan berita acara rekapitulasi yang dilkeluarkan oleh KPU Kabupaten Yalimo pada 24 Maret 2011. Menurut Pemohon, KPU Kabupaten Yalimo sebagai penyelenggara pemilukada tidak melakukan tugasnya secara maksimal. Selain itu, lanjut Raja, Termohon telah menunda proses pemungutan suara di Distrik Apalapsili yang semula pada 22 Februari 2011 menjadi 25 Februari 2011. (Lulu Anjarsari/mh)

MK Tolak Gugatan Sengketa Pemilukada Yalimo 21 April 2011


Pasukan yang pernah menuju ke MK tahun 2011

JAKARTA-Sembilan majelis hakim konstitusi menolak gugatan sengketa pemilukada Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, yang diajukan pasangan calon bupati-wakil bupati Albert Tuliahanuk-Yorim Endama. ”Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata ketua majelis hakim, Mahfud MD, saat membacakan putusan di gedung MK, Jakarta, Rabu (20/4).

Dengan putusan ini, MK mengesahkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo yang telah menetapkan pasangan Er Dabi-Arkelaus sebagai pemenang pemilukada Yalimo, dengan perolehan suara sebanyak 17.853.

Mahkamah berpendapat, tuduhan penggugat mengenai adanya pemberian uang yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Yalimo kepada salah satu anggota PPD Distrik Benawa, tidak didukung bukti yang meyakinkan.

”Lagipula, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satupun Anggota PPD Distrik Benawa yang menerima uang dari siapapun,” kata hakim Fadlil, saat membacakan putusan.

Ditambahkan, mengenai Anggota DPRD Kabupaten Yalimo yang menjadi tim sukses pasangan Er Dabi-Arkelaus, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Alasannya, sebagai anggota DPRD yang notabene berasal dari partai politik, mempunyai tanggung jawab untuk memenangkan pasangan calon yang didukung atau diusung oleh partainya.

”Menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon jikapun ada, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan pemohon tidak terbukti menurut hukum,” tandas Fadlil.


PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YALIMO

Tingkatkan Kinerja, Ada Beberapa Program Prioritas.

.Bupati Kabupaten Yalimo ER.Dabi, S.Sos, menegaskan ada beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Yalimo untuk membangun daerah ini dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Bupati pada pelantikan dan pengambilan sumpah serta Janji Pejabat Eselon II,III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yalimo di Elelim, di Aula Kantor Bupati Rabu(20/7).

Lebh jauh dikatakan Bupati ER Dabi bahwa salah satu program prioritas yang dilakukan yakni melaksanakan penataan dan penempatan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yalimo agar seluruh aparat pemerintah dapat semakin baik dalam melaksanakan tugasnya yaitu memiliki kemampuan menyelenggarakan roda pemerintahan efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Bupati dengan penatikan ini, maka beban berat telah berada di pundak masing-masing, dimana percayakan untuk menjadi pelayan pada bidangnya, selain itu juga diperlukan pemikiran dan perimbangan yang matang dengan adanya berbagai masukan yang telah di terima dari berbagai pihak dan juga harus mempedomani peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

&ldquoKepercayaan yang kami berikan ini jangan di sia-siakan tetapi berbuatlah yang terbaik melalui jabatan yang dipercayakan di pundak dan tunjukanlah kemampuan, kapabilitas, integritas dan loyalitas kepada pemerintah dan masyarakat dan satu hal tentunya harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi(Tupoksi) masing-masing,&rdquo jelasnya.

Bupati juga berpesan, agar terus menuangkan visi dam misi Kabupaten Yalimo yakni Ninebe, Ninindi, Ninagla Misik Wilil Yalimo Yabuk Sukuk yang artinya Satu Hati, satu Pikiran, dan Satu Tujuan membangun Yalimo. Bupati juga akan terus melakukan evaluasi penilaian kinerja apabila kinerja tidak berhasil maka dirinya tidak segan-segan melakukan pergantian jabatan.

Adapun pejabat yang dilantik dan di ambil sumpah jabatannya diantaranya Pejabat Eselon II sebanyak 18 orang, Eselon III sebanyak 83 orang dan Pejabat Eselon IV sebanyak 189 orang.
Selain melaksanakan pelantikan pejabat eselon II,III dan IV Bupati Yalimo juga melakakukan Apel Perdana yang di ikuiti oleh para Asisten Sekda, Kepala SKPD serta PNS di Lingkungan Pemkab Yalimo di Lapangan Sepak Bola Elelim Kabupaten Yalimo, Kamis (21/7) kemarin.(ado/nan)

  1. Latar Belakang Pembentukan Kabupaten Yalimo
Pembangunan yang telah dilaksanakan di Provinsi Papua dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sampai saat ini belum menunjukan pemerataan dan keadilan. Kondisi ini ditunjukkan dengan masih adanya wilayah yang tertinggal sebagai akibat dari kebijakan pembangunan dilaksanakan selama ini di Provinsi Papua yang sangat sentralistik dan kurang terpadu  terutama di daerah pedalaman. Sedikit demi sedikit pembangunan di beberapa sektor telah dapat mendorong perubahan, namun sebaghai mana yang diharapkan seperti pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Kemudian dalam bidang budaya, perubahan pola berpikir dan penyerasian adat-istiadat dengan gerak pembangunan masi memerlukan waktu yang cukup panjang dan bekerja keras semua pihak terkait termasuk mahasiswa. Dalam bidang ekonomi di tingkat kota telah menunjukkan peningkatan, tetapi di daerah pedesaan atau kampung masih jauh ketertinggalan sebagaimana diharapkan oleh semua pihak terkait.
Untuk itu peluang mempercepat ketertinggalan pembangunan di Provinsi Papua ini waktu itu sebenarnya ditunjang dengan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah lalu disingkronisasikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menekankan bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah harus didasarkan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Dengan dilakukan kedua Undang-Undang tersebut masyarakat Papua diharapkan dapat membawa angin segar bagi Provinsi Papua untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain di Indonesia.
Peluang tersebut lebih diperbesar lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Manfaat dari Otonomi Khusus ini adalah yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat papua. Oleh sebab itu arah pembangunan di Provinsi papua ini seharusnya diarahkan pada tingkat kampung untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat kampung melalui kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi papua  yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Seiring dengan jalannya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dari tahun 2001-2003 masyarakat  Yalimo secara musyawarah dan mufakat pada tanggal 18 Juni tahun 2003 menyampaikan aspirasi tentang pembentukan Kabupaten Yalimo kepada pemerintah daerah Kabupaten induk Jayawijaya. Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dituangkan dalam surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Noomor 10/DPRD-JWY/2004 tanggal 6 Juli 2004 tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Yalimo. Surat Keputusa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 08/PIM/DPRD-JWY/2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang Refisi Kedua Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayawijaya Nomor 05/PIM/DPRD-JWY/2007 tentang cakupan wilayah dan ibukota Kabupaten pemekaran baru di kabupaten Jayawijaya, keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomr 02/PIM/DPRD-JWY/2007 tanggal 26 Januari tahun 2007 tentang pesetujuan dukungan dana PBD Kabupaten Jayawijaya bagi calon Kabupaten pemekaran Yalimo, Lani Jaya, Nduga, dan Mamberamo Tengah tahun anggaran 2007, Surat Keputusan Bupati Nomor 130/868/BUP tanggal 4 November 2004 perihal pembentukan Kabupaten Yalimo, keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 tahun 2007 tanggal 05 januari 2007 tentang dukungan dana dalam APBD Kabupaten Jayawijaya  Bagi calon Kabupaten Yalimo, Lani Jaya, Nduga, dan Mamberamo Tengah Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 15 tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang penetapan cakupan wilayah dan ibukota calon Kabupaten Baru Lani Jaya, Yalimo, Nduga, dan Mamberamo Tengah, Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi papua Nomor 8/PIM-DPRD/2005 tanggal 7 Februari tahun 2005 tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Yalimo, Keputusan Dewan pewakilan Rakyat Papua Nomor 039/DPRD/Tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang pemberian dana dari APBD Provinsi Papua untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pertama bagi calon Yalimo, surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 135/709/SET tanggal 7 April 2005 perihal usulan pembentukan Kabupaten Baru, Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 400/1190/SET tangal 31 Mei 2005 perihal dukungan pembiayaan bagi Kabupaten Baru di Provinsi Papua, Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 130/520/SET tanggal 1 Maret 2007 perihal pemekaran enam (6) daerah otonom baru di profinsi papua dan surat rekomendasi Majelis Rakyat Papua Nomor 05/MRP/PD-JT/2006 tanggal 18 Juni 2006 tentang persetujuan dan mendukung pemerintah pusat untuk dimekarkan empat (4) Kabupaten Baru dari kabupaten induk Jayawijaya yaitu Kabupaten Mamberamo Tengah, Lani Jaya, Nduga dan Yalimo. Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah melakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa pemerintah perluh membentuk Kabupaten Yalimo, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua. 
  1. Tujuan Pembentukan Kabupaten Yalimo
1.      Meningkatkan kuantitas dan kualitas masyarakat Yalimo yang maju, mandiri dan professional disamping itu pemerintah maupun masyarakat harus memiliki sikap sehat jasmani maupun rohani.
2.      Untuk memperkuat basis ekonomi koperasi serta mendorong usaha kecil mayarakat Yalimo.
3.      Mewujudkan masyarakat Yalimo melalui peningkatan pendapatannya.
4.      Meletakkan landasan pembangunan Kabupaten Yalimo yang kokoh untuk tahap pembangunan selanjutnya.
  1. Sasaran Pembangunan Kabupaten Yalimo
1.      Terciptanya sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Yalimo yang berkualitas dan mampu bersaing dengan kabupaten lain yang sudah maju di Indonesia.
2.      Menciptakan Sumber daya Manusia (SDM) Kabupaten Yalimo yang berkualitas.
3.      Menciptakan sendi-sendi perekonomian masyarakat Yalimo untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4.      Letakkan pondasi dan kapabilitas infrastruktur kelembagaan yang baik untuk mampu mendukung pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Yalimo.
5.      Terbinanya nilai-nilai budaya, hukum adat dan hukum positif untuk meningkatkan jati diri dan martabat masyarakat Yalimo.
6.      Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Yalimo.
          II.                              KERANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YALIMO YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT)
  1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Yalimo yang Baik (Good Government)
Spesifikasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Yalimo yang baik (Good Government) pada umumnya mahasiswa merumuskan sekurang-kurangya sepuluh komponen utama yang perluh diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Yalimo yaitu : good government is helpful, good government is accountable, good government gives value for money, good government is responsive, good government offers information, goog government is fair, goog government observes standars, good government observes rights.
Sekurang-kurangnya sepuluh komponen penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Yalimo yang baik (good government) mencakup sebuah konsepsi politik mahasiswa yang menempatkan pemerintah Kabupaten Yalimo sebagai institusi publik yang diberi kewajiban di samping itu sejumlah hak untuk melaksanakan kewajiban itu guna tercapainya sebuah kehidupan bersama yang harus memenuhi parameter, standar, prosedur dan nilai tertentu hasil pencapaian pembangunan Kabupaten Yalimo harus jelas.
Istilah good government ini kami munculkan sebagai alat analisis dan alat sesungguhnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Yalimo. Untuk itu kami mahasiswa sebagai anak daerah Kabupaten Yalimo lebih menyukai pemerintah menggunakan istilah (right sizing) yaitu di satu pihak peran pemerintah dan di pihak lain dalam pengambilan keputusan harus melibatkan peran serta masyarakat Yalimo.
  1. Prinsip-prinsip Pemerintahan Kabupaten Yalimo
Prinsip-prinsip pemerintahan Kabupaten Yalimo dalam melaksanakan program pembangunan adalah sebua pernyataan yang sifatnya fundamental atau kebenaran yang menjadi pedoman ke arah pemikiran yang lebih baik. Prinsip pemerintahan Kabupaten Yalimo ini kami munculkan dari pengalaman dan hasil pelaksanaan program pembangunan selama ini. Prinsip ini maksud  bukan hukum atau dogma, tetapi prinsip ini untuk dapat menyatakan sebagai wujud dan hipotesis pekerjaan. Prinsip dalam menjalankan pekerjaan sebagai pernyataan fundamental yang pada hakekatnya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Yalimo yang baik (good government). Hal ini kami munculkan sebagai sarana untuk pemerintah Kabupaten Yalimo.
Untuk itu wujud nyata pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang   bertanggung jawab kepada rakyatnya. Oleh sebab itu pemerintahan Kabupaten Yalimo yang   efektif, efisien, dan ekonomis adalah harus memiliki sifat transparansi kepada masyarakat Yalimo yaitu jujur dalam perkataan, jujur dalam tindakan hakekatnya adalah   bukti pembangunan yang benar-benar harus dirasakan oleh masyarakay Yalimo.     
  1. Kerangka Kebijaksanaan Pembangunan Kabupaten Yalimo
 Kerangka kebijaksanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Yalimo adalah melalui tiga (3) pendekatan yaitu
1.      Keserasian pendekatan masyarakat Yalimo yang  bertumbuh pada aspek sosial maupun potensial.
2.      Keserasian pendekatan kesejahteraan dan keserasian pendekatan ketentraman masyarakat Yalimo. Pendekatan pembangunan ini  dilaksanakan secara terpedu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman lahir dan batin yang dinamis dalam kehidupan masyarakat Yalimo.
3.      Keserasian pendeketan melalui tiga (3) tugku dalam masyarakat Yalimo. Tiga tugku dalam masyarakat yalimo adalah untuk pendekatan pembangunan dimana dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus diawali dengan perencanaan dari bawah (bottom up) tujuannya untuk melibatkan peran serta tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintahan kampung (Desa) secara serasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui kemitraan dengan pola : pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan perlindungan. Dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Yalimo yang baik.
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KABUPATEN YALIMO YANG BAIK
A.                Perencanaan Pembangunan Kabupaten Yalimo
Proses perencanaan pembangunan yang kami harapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Yalimo adalah menggunakan lima pendekatan yaitu : pendekatan polotik (political approach), pendekatan teknokrat (Technocrath approach), pendekatan partisipasi masyarakat (Participation approach), Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down approach) dan yang terakhit adalah melalui Bawah-Atas (Bottom-Up approach). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.      Pendekatan Politik (Political Aproach) artinya bahwa pencalonan dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang suda dilakukan melalui pesta demokrasi tahun 2009,serta pencalonan dan pemilihan Bupati definitif  yang akan dilakukan oleh masyarakat Yalimo secara langsung adalah    bagian dari proses demokrasi perencanaan pembangunan Kabupaten Yalimo untuk jangka  waktu lima tahun.
2.      Pendekatan teknokrat (Technocrath approach) pendekatan ini dilaksanakan untuk menggunakan metode dan kerangka berpikir pembangunan Kabupaten Yalimo secara ilmiah tujuannya untuk penyesuaian karakteristik wilayah dan masyarakat setempat.
3.      Pendekatan partisipasi masyarakat (Participation approach) pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan Kabupaten Yalimo. Melibatkan masyarakat adalah untuk mendapatkan aspirasi guna menciptakan rasa memiliki dan dimiliki supaya dalam melaksanakan program pembangunan  oleh pemerintah kabupaten Yalimo akan didukung baik oleh masyarakat.
4.      Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down approach)  pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang program yang diusulkan melalui aspirasi masyarakat di tingkat pemerintahan.
5.      Pendekatan Bawah-Atas (Bottom-Up approach) Pendekatan ini dilaksanakan untuk diselaraskan melalui musyawarah di tingkatn Kabupaten Yalimo.   
  1. Pentingnya Perencanaan Pembangunan Kabupaten Yalimo
Dari perspektif kerangka berpikir logis, analisis, konstruktif, dan kreatif pada dasarnya anggaran pembangunan Kabupaten Yalimo yang tersedia sangat terbatas (budget constraint) sedangkan kebutuha pembangunan Kabupaten Yalimo sebagai daerah otonom baru di Provinsi Papua begitu besar  sehingga diperlukan perencnaan pembangunan yang hemat. Artinya dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Yalimo diharapkan adanya suatu pengarahan atau pedoman kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Yalimo harus jelas.
Dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Yalimo maka dapat dilakukan suatu perkiraan (forecasting) terhadap hal-hal dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilalui. Untuk itu dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Yalimo memberikan kesempatan untuk memilih dan mengusulkan berbagai alternatif cara yang terbaik kepada masyarakat Yalimo (the best ocmbination).
Dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Yalimo dilakukan penyusunan skala prioritas atau memilih urutan program terpenting, tujuan, sasaran maupun program kegiatan. Dengan adanya perencanaan pembangunan Kabupaten Yalimo maka harus ada standar untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi.
Dari persfektif atau aturan-aturan secara hierarki pemerintah daerah bersama Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Yalimo membuat Peraturan Daerah (PERDA) supaya perencanaan pembangunan Kabupaten Yalimo adalah suatu proses untuk menentukan tindakan pembangunan yang tepat sasaran dan memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk dilaksanakan oleh semua pihak.             
  1. Mekanisme Pengajuan Program Pembangunan Kabupaten Yalimo
Mekanisme pengajuan program pembangunan Kabupaten Yalimo dalam rangka membahas usulan program di tingkat Kabupaten pada dasarnya kami harapkan harus fase dari musyawarah pembangunan di tingkat kampung kemudian selanjutnya konsultasi program pembangunan di tingkat distrik. Melalui Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (RAKORBANGDA).
Setelah kesepekatan-kesepakatan dihasilkan dalam pembahasan sesuai mekanisme tersebut, menghasilkan program-program prioritas pembangunan yang diformulasikan kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Yalimo, selanjutnya untuk dibahas dalam sidang DPRD Kabupaten Yalimo setelah mendapat persetujuan DPRD dipakai sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Yalimo.
  1. Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Yalimo
1.      Masing-masing Kepala Dinas harus menyiapkan dokumen program berupa Lembaran Kerja (LK), Petunjuk Operasional (PO). Penyusunan lembaran kerja program harus diperhatikan prinsip efisien dan efektif, hemat dan tidak mewah dan membatasi yang berlebihan dari program yang ditetapkan di tingkat musyawarah yang disepakati dan meniadakan kegiatan-kegiatan yang nyata-nyata merupakan kegiatan rutin dan benar-benar kebutuhan masyarakat Yalimo.   
2.      Penyusunan (DIPDA) dilaksanakan setelah Lembaran Kerja (LK) disetujui dalam pembahasan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas kemudian selanjutnya diserahkan kepada masing-masing unit pelaksana program kerja.
3.      Penyusunan Petunjuk Operasional (PO) dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan untuk mengoptimalkan program kerja.
  1. Garis Edar Program Pembangunan Kabupaten Yalimo
Tahapan perencanaan program pembangunan harus meliputi : penyusunan rencana harus dilaksanakan untuk menghasilkan rencana lengkap yang siap untuk ditetapkan terdiri dari empat langkah yaitu:
1.      Menyiapkan rancangan rencana yang harus bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur.
2.      Masing-masing bidang pembangunan harus menyiapkan rancangan rencana dengan perpedoman pada rancangan rencana yang telah disipkan.
3.   Melibatkan masyarakat Yalimo untuk menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan melalui musyawarah pembangunan daerah Kabupaten Yalimo.
4.  Penyususnan rancangan akhir pembangunan Kabupaten Yalimo harus dilaksanakan dengan penetapan rencaan yaitu: penetapan rencana menjadi produk hukum yang kuat dan mengikat dilakukan oleh DPRD melalui usulan Bupati, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksankan, misalnya rencana pembangunan jangka panjang ditingkat Kabupaten Yalimo harus ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA) supaya ada pengendalian pelaksanaan rencana. Hal ini dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan saran  pembangunan Kabupaten Yalimo yang tertuang dalam rencana kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Yalimo.
Untuk evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perenccanaan pembangunan Kabupaten Yalimo secara sistematis harus mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi dari lapangan untuk menilai pencapaian, sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan Kabupaten Yalimo harus jelas dan bertanggungjawab oleh semua pihak terkait.
  1. Pengendalian Program Pembangunan Kabupaten Yalimo
Pengendalian program pembangunan untuk mendapatkan data dan informasi tentang perkembangan dan  pelaksanaan program kerja baik fisik maupun keuangan. Hal tersebut dimaksud untuk mengendalikan jalannay kegiatan sehingga tidak menyimpang dari rencana awal penyusunan program kerja pembangunan Kabupaten Yalimo. Berkaitan dengan itu, pengendalian program pembangunan harus ditempu melalui:
1.    Laporan pelaksanaan program oleh masing-masing unit kerja disampaikan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi, indicator-indikator keberhasilan dan kegagalan-kegaaglan program kerja selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai penanggungjawab untuk mengambil keputusan  harus berdasarkan dari laporan.
1.  untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Yalimo harus berdasartkan keputusan Bupati membentuk tim monitoring  yaitu
o   Monitoring oleh kepala instansi sebagai penanggungjawab program dilaksanakan dilingkungan
    pemerintahan monitoring satu kali dalam triwulan.
       o   Monitoring meja dalam laporan yang dilaksanakan oleh kepal instansi untuk mengikuti dan
mengendalikan perkembangan pelaksanaan program kerja selanjutnya harus dilaporkan kepada Bupati. Pelaksanaan meja dilapangan ini melaksanakan minimal satu kali dalam enam bulan.
o      Monitoring oleh Bupati dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.
2.      disamping monitoring program pembangunan di daerah Ka bupaten Yaimo harus dapat dilakukan monitoring pengendalian secara berkal oleh tim korninasi pengendalian program pembangunan dibentuk oleh Bupati.
3.      tim kordinasi program pembangunan didaerah Kabupaten Yalimo dibentuk sebagai sarana untuk memfasilitasi pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan harus secara terpadu dari sebaian unsur sehingga diharapkan tujuan dan sasaran program dapat tercapai lebih efektif dan efesien
Tenaga pendamping, tenaga teknikal, tim monitoring seta Kepala Dinas bersangkutan yang menangani proram pembangunan Kabupaten Yalimo harus menyusun program yang bersumber dari Anggran Pendapatan Belanja Daearh (ABPD) untuk anggaran selanjutnya menyampaikan hasil kepada Bupati.
Atas masukan tersebut diatas ditinjau lapangan serta monotoing disussun evaluasi pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dari Anggran Pendapan Belanja Daerah (APBD).
Pada tingkat penyusunan evaluasi pengelolaan dilakukan oleh instansi yang berkompoten lainnay. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan program pembangunan baik administrasi dan pelaksanaan fisik maka perlu dilakukan evaluasi secara berjenjang di instansi yang berwenang harus jelas.
Evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan dilakukan oleh kepala instansi yang berwenang ditetapkan sebagai atsan langsung melalui evaluasi melekat atau atasan langsung. 
  1. Pengawasan Program Pembangunan Kabupaten Yalimo
Pelaksanaan kegiatan program pembangunan di daerah Kabupaten Yalimo sejumlah langkah yang harus ditempuh atau dilakasanakan dalam rangka pencapaian, tujuan dan keluaran yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Yalimo harus meliputi beberapa tahapan. Tahapan-tahapan pelaksanaan (plan of operational) dilaksanakan melalui dinas yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan program pembangunan berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan dan tempat pengawasan kegiatan pembangunan.
Pengendalian program pembangunan harus diperhatikan tiga aspek utama yang sangat menentukan keberhasilan dari suatu perencanaan pembanunan Kabupaten Yalimo yaitu: pengawasan, pendampingan, pengendalian dan pemerikasaan keuangan (Audit). Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda secara konsep maupun implementasinya yaitu
  1. Pengawasan mengacu pada tingkat atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif yaitu masyarakat dan Bawasda untuk  mengawasi kinerja perangkat daerah Kabupaten Yalimo.
  1. Pengendalian (kontrol) adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin dilaksanakannya system dan kebijakan manajemen sehingga tujuan pembangunan Kabupaten Yalimo dapat tercapai dengan baik.
  2. Pemeriksaan (Audit) keuangan Kabupaten Yalimo merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi, professional untuk memeriksa apakah hasil kerja dilakukan dengan standar atau criteria yang telah ditentukan atau tidak.
            III.      RUMUSAN
Dalam rumusan ditingkat makro pembangunan Kabupaten Yalimo dalam rangka konteks Good Government dirumuskan sekurang-kurangnya delapan tanggungjawab utama sebagai respon terhadap pembangunan Kabupeten Yalimo yaitu:
1.      Pemerintah meningkatkan pelayanan yang lebih efesien dan efektif kepada masyarakat Kabupaten Yalimo
2.      Pemerintah menghasilkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Yalimo
3.      Pemerintah memperkuatkan peran sector swasta sebagai instrument pembangunan Kabupaten Yalimo.
4.      Pemerintah mengembangkan dan menguatkan sector usaha masyarakat Kabupeten Yalimo
5.      Pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Yaimo
6.      Pemerintah menurunkan kesenjangan pendapatan masyarak Kabupeten Yalimo
7.      Pemerintah memperteguh prinsip equality of opportunity
8.      Pemerintah  memperteguh prinsip  pluralisme dan parsitipasi masyarakat Kabupaten Yalimo dalam pengambilan keputusan.
Dalam spesifikasi social budaya masyarakat Kabupaten Yalimo untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good goverment) dirumuskan tiga factor utama yang pelu diperhatikan yaitu:
  1. Lack of  knowledge pemerintahan Kabupaten Yalimo
  2. Lack of  Infra-Strukture pemerintah Kabupaten Yalimon
  3. Lack of  Commitment masyarakat Kabupaten Yalimo
Dari rumusan diatas mahasiswa menekankan betapa pentingnya untuk memahami kenyataan pembangunan seluruh penciptaan agenda good government dalam kerangka pembangunan semestinya pemerintah dipahami sebagai  usaha sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan parsitipasi dan control masyarakat Kabupaten Yalimo.
Kemudain esensi terpenting reformasi dilingkungan pemerintahan Kabupaten Yalimo pada dasarnya terletak usaha untuk melakukan pengaturan institusional, financial secara rasional tujuan untuk pelayanan puplik. Rasionalisi baru itu didasarkan pada prinsip umum yang dapat meningkatkan yaitu:
  1. Mutu dan cakupan pelayanan puplik
  2. Akuntabilitas pelayanan
  3. Kontrol puplik
Hal yang sangat penting untuk memastikan terjadinya berbagai pembaharuan di birokrasi pemerintahan Kabupaten Yalimo tidak saja berguna untuk meningkatkan efesien, efektivitas pelayanaan puplik melainkan juga pada saat tertentu diharapkan bahawa birokrasi dapat memelihara otonominya dalam menjalankan fungsi utama sebagai pelayanan puplik berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Salah satu implikasi adalah untuk menjalankan birokrat dari kompetensi dan rivalitas politik yang akan terjadi di borikrasi tidak mungkin sepenuhnya pemerintah menghindari diri dari perubahan kekuasaan terseret pada kecolek yang akan ditimbukan setiap kali terjadi perubahan kekuasaan namun birokrasi semestinya dijaga untuk dapat menjalankan fungsinya harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrsi.
                      IV.      REKOMENDASI
A.          Rekomendasi Umum
Pertama:              Dalam upaya menyusun besaran organisasi perangkat daerah Kabupeten Kota pada saat ini sedang diperlakukan   Pereturan  Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. maka besaran variabel harus dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah dan Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu Kabupaten Yalimo sebagai daerah otonom  baru di Provinsi Papua. Berdasarkan hasil analisis dan hasil sesungguhnya  menggunakan metode rata-rata dan metode kuota menunjukan bahwa secara keseluruhan skor untuk Kabupaten Yalimo adalah sebesar (34). Untuk itu dalam upaya menyusun besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Yalimo awalnya diharapkan pada upaya( rightsing) yaitu penyederhanaan birokrasi yang pendek dan datar (Flat). Kemudian bidang fungsi sejenis dan serumpun digabungkan dengan Kantor, dinas atau badan yang sama, supaya meletakan landasan pemerintahan Kabupaten Yalimo yang baik (good goverment) di Propinsi Papua. Namun birokrasi yang ada sekang, kami harapkan dikemudian hari DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo harus melakukan tinjauan ulang melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang sedang berlaku. Hal ini disampaikan mengingat hasil analisis yang kami lakukan menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Yalimo sangat kurang.
Kedua:                Sebagai solusi yang kami berikan kepada Pemerintah Daerah Kabupeten Yalimo berdasarkan data yang kami peroleh dari pemerintah Daerah Kabupaten induk Jayawijaya. Luas wilayah sebelum pasca pemekaran 4 Kabupaten baru yaitu: Lani Jaya, Nduga, Mamberamo Tengah dan Yalimo adalah sebesar 15.441 km² dikurangi menjadi 8.496 km², atau satu pertujuh ( 14% ) dari semula. Kemudian luas wilayah tersebut dihitung berdasarkan peta dari Pemda setempat diregistrasi ulang oleh dan digitasi di CAD dalam proyeksi UTM menunjukan sebesar 17.729,2 km² dikurangi menjadi 2.512 km². perbedaannya adalah 5.948 lebih maka disimpulkan bahwa luas wilayah yang dihitung oleh pemerintah daerah Kabupaten induk Jayawijaya merupakan dengan pendekatan bumi datar (Planimetris) atau berupa plotan perkiraan diatas kertas tanpa memperhitungkan kondisi topografi wilayah sesumgguhnya. Hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo bisa membuktikan dengan membandingkan software Kabupaten yang baru yang satu dengan software Kabupaten Induk Jayawijaya. Sebaiknya perhitungan luas wilayah yang lebih akurat harus dilakukan dengan perhitungan luas permukaan model 3D. maka hasil analisis yang kami lakukan ini disimpulkan bahawa luas wilayah Kabupaten Yalimo yang terlampir pada undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 adalah sebesar 1.253 km². maka luas wilayah Kabupaten Yalimo yang tersisa berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan ini adalah sebesar (3%).  Sehingga untuk membuktikan ratio akhir luas wilayah yang dihitung oleh Pemerintah  Daerah Kabupaten Induk Jayawijaya dan hasil analisis yang kami  lakukan ini diharapkan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo luas wilayah tersebut ditinjau ulang dalam proyeksi UTM. Supaya variabel kelas interval luas wilayah nilainya dari 14 dinaikan menjadi 21. agar tidak berdampak pada APBD atau Anggaran sejenis lainnya untuk Daerah Kabupaten Yalimo.
Ketiga:                Diharapkan aparatur pemerintahan Kabupaten Yalimo memiliki nilai-nilai luhur yaitu jiwa bersih dan berwibawa, jujur dalam melaksanakan tugas, bermoral baik dibarengi iman guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat Yalimo.
Keempat:            Aparatur pemerintah Kabupaten Yalimo di setiap dinas harus memahami fungsi dan sistem kerja masing-masing sehingga tidak terjadi monopoli tugas seperti yang telah terjadi beberapa waktu lalu dimana terkait dengan bantuan dana bagi mahasiswa studi akhir, pendataan mahasiswa dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan kemudian pencairannya dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga yang akhirnya menghasilkan persoalan karena dana tersebut sesuai data dibagikan kepada mereka yang telah selesai studi kemudian mengorbankan mahasiswa studi akhir asal Kabupaten Yalimo yang layak dapat.  
Keempat :           Dilihat dari aspek wilayah yaitu: letak, hubungan keruangan, kewilahyahan, perubahan oleh alam  dan manusia. Daerah Kabupaten Yalimo kebanyakan berada pada kawasan Taman Nasional Loretz dan Cakar Alam Mamberamo-Foja. Ciri-ciri  wilayah beriklim tipe A. pola aliran sungai umumnya (sentripetal). Maka pola perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Yalimo yang kami harapkan adalah pada pola pengembangan Kabupaten (Konservasi). Dengan demikian diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo bahwa dalam melaksanakan pembangunan harus berwawasan lingkungan dengan memperhatikan tiga (3) sasarn utama pencapaian pembangunan yaitu: ekologi, ekosistem dan manusia serta tiga (3) kategori pembagian wilayah yaitu: kawasan hutan lindung, kawasan pemukiman serta kawasan perkebunan dan pertanian masyarakat harus diarahkan dengan baik.  
Kelima:              Mengingat pada area Kabupaten Yalimo merupakan ekosistem yang repuh, sehingga kesalahan awal dalam perencamnaan dan pengendalian di daerah ini merupakan investasi bencana alam untuk masa depan. Sehingga bagi kontraktor dalam melaksanakan pembangunan yang sifatnya fisik yaitu: Gedung, Kantor, Sekolah, Jalan, Jembatan dan sejenisnya mutu material dan konstruksi bangunan sebaiknya dilakukan pengujian melalui laboratorium.
Keenam:             Kebiasaan travelling (istilah buat pejalan kaki) dari nenekmoyang yang terdahulu ke daerah lain untuk barter hasil bumi atau berburu, menyebabkan timbul sebuah pola adat dan bahasa yang berbeda-beda. Dimana tempat-tempat nenekmoyang yang disinggahi terdahulu pada saat travelling itu ditandai dengan batu-batu atau dengan tanda-tanda lain yang menyatakan tempat persinggahan itu menjadi otoritas wilayah suku mereka. Kemudian tempat persinggahan tersebut tidak hanya dilalui oleh satu suku atau klen. Tetapi suku-suku lain juga melakukan hal yang sama, sehingga tempat persinggahan itu menjadi pertikaian antara suku atau klen yang merebut wilayah tersebut. Konflik seperti ini ummnya di Papua dan khususnya daerah pegunungan tengah tata batas antara Kabupaten yang satu dengan Kabupaten yang lain selalu muncul dan selalu akan ada. Lebih para lagi pihak ketiga yang tidak mengerti akan system dam pola adat masyarakat  setempat tanpa konsultasi mereka sesungguhnya masyarakat pemegang hak ulayat tiba-tiba tanah adat mereka sudah ada kegiatan eksplorasi mineral dan hutan. Kemudian pemerintah daerah setempatpun membuat kebijakan-kebijakan  berkaitan dengan pertanaan dan tata batas tanpa mengikut sertakan mereka sebagai penduduk asli. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo pada saat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara detail dimasukan kajian antropologi masyarakat Yalimo.
Ketujuh :            Untuk menentukan lambang daerah Kabupaten Yalimo diharapkan pemerintah daerah dapat memfasilitasi dengan langkah pembentukan tim yang melibatkan anak daerah yang berprofesi di bidang hukum dan ham  antropologi. Selanjutnya peserta sayambara adalah anak daerah yang mengetahui kondisi fisik dan social budaya daerah Yalimo sehingga lambang daerah tersebut harus benar-benar sebagai panji kebesaran dan symbol cultural bagi kemegahan jati diri masyarakat Yalimo.
Kedelapan:      Untuk melancarkan dan menyukseskan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo maka diharapkan pemerinta memfasilitasi pembentukan KPU sendiri dan tidak lagi ditangani oleh KPU Kabupaten Induk Jayawijaya.
Kedelapan:    Pembangunan fisik yaitu Kantor Bupati, Kantor DPR, Kantor KPU, dan Gedung Museum Masyarakat Yalimo serta gapura diharapkan atapnya berbentuk “Honai”. Kemudian Penamaan jalan dan tempat  harus diambil dari nama tokoh pejuang masyarakat atau sesuatu yang menjadi kenangan bagi masyarakat Yalimo.
Kesembilan:      Kami tidak menginginkan adanya pembangunan tempat-tempat hiburan seperti tempat lokalisasi, bar dan perijinan penjualan minuman beralkohol atau hal-hal lain yang akhirnya dapat merusak kehidupan masyarakat Yalimo hanya demi kepentingan Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Kesepuluh: Sejarah geologi regional di Papua merupakan endapan sedimem dengan masa yang panjang pada tepi utara keraton Australia yang pasif berawal pada zaman karbon sampai tersier akhir. Lingkungan pengendapannya berfluktuasi dari lingkungan air tawar, laut dangkal sampai pada laut dalam dan mengendapkan batuan klatik kwarsa, termasuk lapisan batuan merah karbonan dan berbagi batuan karbonat yang ditutupi oleh kelompok batuan gamping New Guinea yang berumur Miosen. Ketebalan urutan sedimentasi ini mencapai ± 12.000m. pada kala oligosen terjadi aktifitas tetonik besar yang pertama di Papua yang merupakan akibat dari tumpuhkan lempeng Australia dengan busur kepulauan berumur eosin pada lempeng pasifik. Hal ini menyebabkan deformasi dan metamorf  fosa fasies sekis hijau berbutir halus, turbidit karbonan pada sisi benua membentuk jalur metamorf rouffae yang dikenal dengan (“Metamorf Dorweo”). Kemudian peristiwa tetonok penting kedua yang  melibatkan Papua adalah Orgenesa Melanesia yang berawal  dari pertengahan Miosen yang diakibatkan oleh adanya tumpuhkan Keraton Austrlia dengan lempeng Pasifik. Hal ini mengakibatkan deformasi dan pengangkatan sediment karbon Miosen dan membentuk jalur aktif Papua. Kelompok batu Gamping New Guinea kini terletak pada pegunungan tengah. Jalur ini dicirikan oleh system yang komplek dengan kemiringan kearah utara. Sesar naik yang mengarah keselatan, lipatan kuat atau rebah dengan kemiringan sayap kearah selatan Orgenesa Melanesia ini diperkirakan mencapai puncaknya pada Pliosen Tengah. Dari pertengahan Miosen sampai Plistosen Cekungan Molose berkembang baik ke utara maupun selatan. Herosi yang kuat dalam pembentukan pegunungan menghasilkan Detritus yang di endapkan di Cekungan-cekungan sehingga mencapai ketebalan 3.000-12.000 m. Sehingga untuk menetukan umur batuan per-kamprium dan menginventarisasi kwantitas dan kwalitas golongan bahan galian C serta plus informasi tambahan tentang keterdapatan golongan bahan galian B dan A, sehingga diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo merencanakan eksplorasi pendahuluan, pemetaan geologi regional daerah Kabupaten Yalimo. Sebagai salah satu bukti keterdapatan Sumber Daya Alam yang ada di daerak Kabupaten yalimo pada Distrik Abenaho dan sampel yang kami telah kirim ke laboratorium Institut Teknologi Bandung (ITB) terlampi pada peta. Hal ini disampaikan untuk dikemudian hari  mewujudkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Yalimo.
B.           Rekomendasi Khusus
1.      BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN YALIMO
A.    Latar Belakang
B.     Upaya memantapkan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Yalimo harus dirasakan dan diperlukan, terutama  yang dapat mengakomodasikan perencanaan pembangunan menyeluruh dan terintegrasi dengan segala kegiatan pembangunan di daerah.   
Upaya segenap unsur BAPPEDA Kabupaten Yalimo dalam mencapai visi, misi tujuan dan sasaran diwujudkan dalam serangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam Bappeda Kabupaten Yalimo.  
1. Dasar Hukum
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Yalimo dalam pengaturan tugas pokok dan fungsinya didasari atas:
  • Peraturan Daerah Kabupaten Yalimo Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 15 April 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Yalimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2009 Nomor 6). 
  • Peraturan Bupati Kabupaten Yalimo Nomor 021 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo.
 2. Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo sebagai berikut:
1.      Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo sesuai dengan    kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 
2.      Mengkoordinasikan dan menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo;
3.      Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo di bidang sosial budaya; 
4.      Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo di bidang ekonomi; 
5.      Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo di bidang infrastruktur dan penataan ruang ;
6.      Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengsinkronkan di bidang statistik dan pengendalian serta mengevaluasi kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo; 
7.      Membina dan melaksanakan tugas perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo;
8.      Mengelola kegiatan kesekretariatan ;
9.      Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang   tugas dan tanggungjawabnya.
Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo mempunyai fungsi sebagai berikut:
  • Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo sesuai dengan   kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo di bidang sosial budaya ;
  • Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo di bidang ekonomi ;
  • Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo di bidang infrastruktur dan penataan ruang ;
  • Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di bidang statistic dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo;
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo ; 
  • Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
BAPPEDA Kabupaten Yalimo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri: 
a.          Sekretariat;
Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian.
Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah:
 Sub Bagian Program;
 Sub Bagian Keuangan;
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b.         Bidang Sosial Budaya;
Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia,
Sosial, Politik Dan Pemerintahan.
Unsur-unsur organisasi Bidang Sosial Budaya adalah:
 Sub Bidang Sumberdaya Manusia
 Sub Bidang Sosial, Politik dan Pemerintahan
c.          Bidang Ekonomi;
Bidang Ekonomi mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, perkoperasian, pertambangan dan energi, serta pengembangan dunia usaha.
Unsur-unsur organisasi Bidang Ekonomi adalah:
Sub Bidang Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian,
Sub Bidang Pertambangan dan Energi serta Pengembangan Dunia Usaha.
d.         Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;
Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan perencanaan pembangunan dibidang infrastruktur dan penataan ruang.
Unsur-unsur organisasi Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang adalah:
Sub Bidang Perhubungan, Pengairan, Permukiman dan Pariwisata,
Sub Bidang Penataan Ruang, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
e.          Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi ;
Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas mengkoordinasika, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang statistik, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah.
Unsur-unsur organisasi Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi adalah :
 Sub Bidang Pengendalian,
 Sub Bidang Statistik dan Evaluasi.
f.          Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Jenis Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 Jabatan Fungsional Perencana,
 Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian,
 Jabatan Fungsional Pranata Komputer,
 Jabatan Fungsional Pustakawan, dan
 Jabatan Fungsional Arsiparis
C.    Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Yalimo
1.      Tujuan
Tujuan BAPPEDA Kabupaten Yalimo yang  harus dijabarkan  adalah  sebagai berikut:
Menyusun rencana pembangunan daerah yang aspiratif, responsif, partisipatif, transparan, implementatif, komprehensif dalam suasana demokratis sesuai kondisi dan potensi daerah, dijabarkan tujuan sebagai berikut:
  • Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Yalimo,
  • Dokumen perencanaan Kabupaten Yalimo dapat diterima, dipedomani dan dimanfaatkan para pelaku pembangunan 
  • Meningkatkan keterpaduan rencana daerah Kabupaten Yalimo. 
Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah secara efektif dan efisien, dijabarkan tujuan sebagai berikut:
  • Pelaksanaan Pembangunan yang tepat waktu dan tepat sasaran.
  • Pengendalian Pembangunan yang efesien. 
2.      Sasaran
Sasaran dijabarkan dari tujuan BAPPEDA Kabupaten Yalimo  adalah sebagai berikut:
  • Tersedianya tenaga perencanaan yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan
  • Berkembangnya mekanisme perencanaan yang partisipatif dan mandiri
  • Tersedianya data dan informasi perencanaan, evaluasi dan pembiayaan yang lengkap secara periodik
Tujuan Dokumen Perencanaan Kabupaten Yalimo dapat diterima, dipedomani dan dimanfaatkan para pelaku pembangunan dijabarkan sasaran sebagai berikut:
  • Tersedianya produk perencanaan yang tepat waktu, berkualitas tinggi, operasional serta legitimate
  • Meningkatnya intensitas sosialisasi produk perencanaan BAPPEDA Kabupaten Yalimo
Tujuan Meningkatkan keterpaduan perencanaan daerah Kabupaten Yalimo, dijabarkan sasaran sebagai berikut:
  • Terbangunnya mekanisme perencanaan daerah Kabupaten Yalimo yang efektif dan efisien
  • Meningkatnya keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan
  • Meningkatnya kegiatan penataan ruang di daerah Kabupaten Yalimo
Tujuan Pelaksanaan Pembangunan yang tepat waktu dan tepat sasaran, dijabarkan sasaran sebagai berikut:
  • Terbangunnya sistem pengendalian pembangunan
  • Terpenuhinya data pelaksanaan pembangunan yang up to date.
Tujuan Pengendalian Pembangunan yang efisien. Dijabarkan sasaran sebagai berikut:
  • Teralokasinya sumberdaya untuk kegiatan pengendalian tepat biaya dan tepat tenaga.
  • Tercapainya target-target pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
D.    Kebijakan dan Program
Rincian dari berbagai Strategi BAPPEDA Kabupaten Yalimo selama kurun waktu tahun 2010-2015 dalam bentuk kebijakan dan program, untuk tiap sasaran yang telah ditetapkan dijelaskan seperti berikut ini:
  1. Sasaran tersedianya tenaga perencanaan yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan diambil kebijakan berupa meningkatkan kemampuan profesionalisme tenaga perencanaan, dengan program peningkatan kualitas (pengetahuan, keterampilan dan disiplin) SDM perencana.
  2. Sasaran berkembangnya mekanisme perencanaan yang partisipatif, ditetapkan  kebijakannya adalah mengembangkan mekanisme perencanaan partisipatif, yang diaplikasikan melalui program pengembangan sistem perencanaan partisipatif.
  3. Sasaran tersedianya data dan informasi perencanaan evaluasi dan pembiayaan yang lengkap secara periodik, kebijaksanaannya adalah menyediakan data dan sistem informasi perencanaan, evaluasi dan pembiayaan, dilaksanakan melalui Program Pembinaan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Yalimo.
  4. Sasaran tersedianya produk perencanaan yang tepat waktu, berkualitas tinggi, operasional serta legiminate, maka kebijakannya adalah menyusun produk-produk perencanaan Daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dengan program penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, dan program penyusunan rencana pembangunan jangka pendek.
  5. Sasaran meningkatnya intensitas sosialisasi produk perencanaan BAPPEDA, kebijakannya adalah mengkomunikasikan produk-produk perencanaan Bappeda melalui media masa dan pendekatan cara terpilih, dijabarkan melalui program sosialisasi produk BAPPEDA.
  6. Sasaran terbangunnya mekanisme perencanaan daerah yang efektif dan efisien ditempuh melalui kebijakan Memfasilitasi terbentuknya forum kerjasama perencanaan antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Yalimo, dengan program pengembangan kerjasama Perencanaan Pembangunan Daerah.
  7. Sasaran Meningkatnya keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan, kebijaksanaannya adalah memfasilitasi keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan, yang dilaksanakan melalui Program pengembangan forum dialog.
  8. Sasaran terbangunnya sistem pengendalian pembangunan Kebijaksanaannya adalah Membangun sistem pengendalian Pembangunan, yang dilaksanakan melalui program penyusunan sistem pengendalian pembangunan.
  9. Sasaran terpenuhinya data pelaksanaan pembangunan yang up to date Kebijaksanaannya adalah meningkatkan akurasi dan kecepatan data pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas data pelaksanaan pembangunan.
  10. Sasaran teralokasinya sumberdaya untuk kegiatan pengendalian tepat biaya dan tepat tenaga, Kebijaksanaannya adalah mengalokasikan sumberdaya untuk kegiatan pengendalian Pembangunan, melalui program peningkatan alokasi sumberdaya kegiatan pengendalian.
E.     RENCANA KERJA YANG HARUS DILAKUKAN BAPPEDA KABUPATEN YALIMO PADA TAHUN 2010
Komponen-komponen yang terkandung di dalam Renja Tahun 2010 meliputi sasaran stratejik dan strateji untuk mencapai sasaran tersebut berupa Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun bersangkutan. Setiap sasaran stratejik kemudian diuraikan lebih rinci ke dalam target indikator-indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai. Demikian pula terhadap kegiatan, target-targetnya dirinci ke dalam indikator Input, Output, dan Outcome.
Rencana Kinerja tahun 2010 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Yalimo selama tahun 2010.  Target kinerja mempresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama tahun 2010 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran.  Target kinerja untuk tingkat kegiatan yang didefinisikan dalam Rencana Kinerja tahun 2010 dimaksudkan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan.
  1. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Yalimo
ü  Penempatan eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Yalimo sebagian besar diambil dari jabatan fungsional sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan banyak terjadi penyimpangan sistem dan kekeliruan. Belum adanya Diklat penjenjangan untuk menunjang kemampuan aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas juga menjadi soal sehingga diharapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Yalimo melakukan kerja sama dengan pihak akademisi dan pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan pendidikan, pelatihan, dan kursus keterampilan guna meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Yalimo.
ü  Mengambil langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang ada dan akan ditetapkan untuk pembangunan Kabupaten Yalimo.
ü  Mengadakan ketersediaan aparatur melalui analisis (Petisting) kemudian diharapkan penerimaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2009 dan penempatannya di setiap dinas harus sesuai dengan profesi.
ü  Meningkatkan koordinasi di setiap instansi terkait untuk melancarkan pelaksanaan tugas.
ü  Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat Yalimo.
  1. Bidang Pendidikan dan Olah raga
Pengertian Sumber Daya Manusia (Sumber = Penghasilan, Daya = Kekuatan Manusia) yang berkaitan erat dengan kualitas. Sehingga untuk menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Yalimo yang berkualitas tinggi adalah SDM yang mampu menciptakan bukan saja nilai komperatif tetapi juga nilai kompetitif. Sehingga diharapkan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Yalimo dapat :
1  Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Yalimo yang diawali dengan pola  pendekatan, pembimbingan, pengawasan melalui masyarakat adat karena norma dan nilai budaya juga berpengaru besar terhadap pembentukan karakter seseorang.
2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Yalimo melalui kerja sama dengan pihak gereja untuk membentuk moral dan arakter anak. 
3  Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Yalimo juga melalui kerja sama dengan Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) yang sudah lama bergerak di bidang sumber daya manusia di wilayah kabupaten Yalimo.   
4  Membangun Sumber Daya Manusia juga degan melengkapi sarana dan prasarana sebagai factor- penunjang yaitu membangun sekolah-sekolah  (mulai dari SD, SLTP, SMU, SMK), mendorong anak-anak yang mampu di jurusan atau bidang yang langka (seperti; Kedokteran, Penerbangan dan Ilmu-ilmu pasti lainnya), menyediakan Asrama putra dan putrid di setiap kota studi, memberlakukan program bebas biaya pendidikan (untuk SD, SLTP, SLTA), memberikan bantuan bea siswa dan, bantuan studi akhir kepada mahasiswa, meningkatkan mutu tenaga pengajar, dan memperhatikan kepentingan tenaga pengajar.       
5  Rencana Anggaran Belanja Daerah (RABD) Kabupaten Yalimo untuk kegiatan Olah raga harap dipending selama tiga sampai lima tahun kedepan. Sebab kegiatan olah raga dinilai pengeluarannya menghambat  pembangunan yang prioritas sesuai kebutuhan untuk kepentingan masyarakat umum.
6  Dinas Pendidikan dan Olah raga segera menerbitkan SK Pembentukan Komunitas Mahasiswa Kabupaten Yalimo
  1. Bidang Kesehatan Kabupaten Yalimo
Pemeliharaan kesehatan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kesehatan tubuh yang prima, baik secara fisik maupun secara psikis pemeliharaan kesehatan itu dilakukan sejak pada masa bayi, anak yang terbagi dalam masa anak sebelum usia 5 tahun dan umur 6-12 tahun, maka remaja, pemuda, dewaa awal dan dewasa. Selama fase-fase ini perubahan akan terjadi secara fisik, pikiran dan perasaan. Pada masa bayi, sampai anak umur 5 tahun, dikatakan akan perluh bergizi karena fase ini terjadi pertumbuhan jaringan otak yang menentukan kecerdasan anak tersebut umur 6-12 tahun, kemudian 13 tahun adalah masa pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan fase 13-19 tahun adalah fase Sekolah Lanjutan  Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan  Tingkat Atas (SLTA). Demikian fase sekolah lanjutan tingkat atas dan fase pendidikan tinggi merupakan fase mempersiapkan generasi mudah untuk bekerja pada bidang tertentu sesuai kemampuan.
Dengan demikian kualitas manusia kabupaten Yalimo yang perluh dibentuk pada indifidu selama fase Janin sampai fase pendidikan tinggi adalah sehat, pintar, pandai, terampil menguasai keahlian dan teknologi tertentu, berakal baik dan sopan, berdisiplin, dan kuat nasionalisme daerah Kabupaten Yalimo. Sehingga diharapkan kepada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan social masyarakat Kabupaten yalimo  untuk :
Melakukan pendataan anak usia dini dan ibu hamil.
2   Menentukan pola makan dan pola hidup sehat masyarakat Yalimo.
3     Menentukan penyakit endemis yang sering muncul di kalangan masyarakat Yalimo.
Menentukan Pola perencanaan perbaikan gizi bayi dan ibu hamil
5 Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kesehatan masyarakat yalimo yaitu menyediakan Polindes di setiap kampung (Desa), Puskesmas di setiap distrik, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga medis.menyediakan tenaga ahli (dokter) di setiap distrik.
  1. Bidang Ekonomi Kabupaten Yalimo
Kondisi Riil Perekonomian Masyarakat Yalimo
Kondisi riil perekonomian masyarakat Yalimo masih didominasi oleh sector primer (perkebunan, perekebunan, peternakan, dan perikanan air tawar) yang memiliki cirri-cirinya antara lain;
Ø   Produktivitas atau penghasilan rendah
Ø   Lokasi terbesar
Ø   Teknologi tradisional
Ø   Berorientasi pada subsisten
Ø   Memiliki modal yang rendah dan
Ø   Tidak memiliki akses pasar
   Dari kondisi riil diatas pada khususnya masyarakat yalimo belum disentuh oleh sektor manapun kecuali subsektor perikebunan tradisional dengan lokasi yang besar, menggunakan teknologi tardisional dan berorientasi pada subsisten yang artinya bekerja dan gunakan untuk hari ini hari esok di cari lagi serta tidak memilki akses pasar. Oleh sebab itu tingkat pendapatan rendah  dan secara menyeluruh masyarakat yang berkiat di subsektor primer tergolong belum di wujudkan.
A.    Nilai-Nilai Budaya Dan Pandangan Masyarakat Yalimo Dalam Berbisnis
1.                  Orientasi Nilai Budaya Mengenai Hubungan Manusia Secara Horizontal
 Hubungan masyarakat secara horizontal masyarakat yalimo sangat kuat sepertinya hubungan warga dalam kelompok kekerabatan amat kuat menyebabkan kepentingan kelompok kekerabatan lebih di utamakan dari pada kepentingan individu. Diantara para warga kelompok kekerabatan terdapat perasaan solidaritas yang amat tinggi yang didasarkan pada pandangan sebagian berarti keseluruhan. Pandangan demikian menyimpulkan rasa aman pada diri warga kekerabatan karena akan selalu di bantu pada waktu mengalami kesulitan. Sebaliknya pandangan ini menyimpulkan kewajiban untuk terus menerus berusaha memelihara hubungan baik dan sedapat mungkin membagi keuntungan-keuntungan dengan sesamanya. Dengan prinsip yang demikian tentu saja tidak memberi peluang bagi orang untuk menghimpun modal guna kepentingan di hari depan. Dengan demikian orientasi yang amat kuat tidak cocok untuk pembangunan di bidang perekonomian dan di bidang lainnya.
2.    Etos Kerja Masyarakat Yalimo
Pada umumnya masyarakat yalimo penduduk peladang etos kerjanya yang keras. Tetapi etos kerjanya yang keras itu hanya pada batas pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga sendiri, tidak untuk kebutuhan ekonomi pasar masyarakat peladang etos kerja yang keras ini sesungguhnya modal positif. Persoalannya ialah bagaimana memberikan dorongan yang dapat memacu tingkat etos kerja yang sudah ada menjadi lebih tinggi untuk menghimpun hasil yang lebih sedapat mungkin untuk keperluan pasar yang nantinya akan menghasilkan modal yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut.
3.    Pandangan Masyarakat Yalimo Terhadap Kerja
Konsep kerja terhadap masyarakat yalimo di papua sangat jauh berbeda dengan konsep kerja yang di miliki oleh masyarakat lain di Indonesia, seperti di pulau jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan dan lainnya. Konsep kerja mereka, sesuatu yang mereka kerja tetap tegun dan sabar dengan menganggap bahwa apa yang mereka kerjakan merupakan bagian dari gaya hidup, serta tetap berusaha untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan khususnya bagi masyarakat yalimo dan pada umumnya masyarakat papua menjalankan suatu usaha kerja hanya di nilai dalam suatu kerangka kerja fungsional. Artinya pekerjaan dijalankan sejauh dinilai perlu untuk mencapai sesuatu.   
4.                  Pandangan Masyarakat Yalimo Terhadap Waktu
Kebanyakan masyarakat Yalimo waktu tidak di nilai sebagai suatu yang “berharga” jumlah waktu di nilai sebagai sesuatu yang tidak terbatas sehingga tidak menjadi soal penting jika waktu di boroskan. Bagi masyarakat Papua pada umumnya suatu pekerjaan biasanya tidak di jalankan secara perorangan tetapi merupakan gejala sosial artinya waktu yang sedang berjalan dimanfaatkan untuk bersantai atau bercerita. Oleh karena itu sulit diharapkan menempatkan diri dalam suatu irama pembagian waktu yang jelas dan terperinci. 
5.      Pandangan Masyarakat Yalimo Terhadap Tanah
Masyarakat yalimo merupakan masyarakat bertradisi maka tanah memiliki makna yang berbeda di bandingkan dengan masyarakat yang hidup dalam tata ekonomi. Dalam masyarakat bahwa tanah adalah milik kelompok berdasarkan hak ulayat baik yang ada sekarang maupun yang akan lahir.
6.      Pandangan Masyarakat Yalimo Terhadap Jaminan Sosial
Terdapat mekanisme sosial untuk menjamin hidup para anggotanya termasuk yang kurang mampu. Terdapat sikap kesetiakawanan, hal semacam ini menjadi darah daging setiap warga masyarakat Yalimo dan ini di bawah terus kemana-mana sekalipun mereka pindah jauh dari kampung asalnya.
7.      Pandangan Masyarakat Yalimo Terhadao Perencanaan
Pada umumnya masyarakat Yalimo, dalam perencanaan jangka panjang yang orientasinya subsistem artinya yang diperoleh dan akan di pergunakan untuk hari ini dan untuk hari esok akan di cari lagi.
Sector Usaha
Sektor usaha perekonomian masyarakat Yalimo dapat dilihat bahwa yang selama ini ada hanya sektor primer. Sektor primer yaitu sektor ekonomi yang terkait langsung dengan produksi alam. Sehingga sektor usaha masyarakat yalimo subsektor usaha yang di produksi meliputi
-          subsektor pertanian
-          subsektor perkebunan subsistem
-          subsektor peternakan
-          subsektor perikanan
-          subsektor kehutanan
Dari subsektor primer yang tersebut diatas dimana melekat pada masyarakat Yalimo untuk sektor sekunder dipandang berpeluang untuk berkembang karena dukungan ketersediaan bahan-bahan mentah yang dihasilkan oleh sektor primer tersebut peluang memperoleh nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Namun hal ini tidak terwujud karena pemerintah daerah kabupaten Jayawijaya tidak memfasilitasi instrument-instrumen yang diperlukan seperti; ketersediaan pasar, infrastruktur yang memadai, ketersediaan bahan baku dalam jumlah yang banyak, kualitas dan harga yang terjangkau, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia yang mengelolahnya, insentif usaha, keamanan dan kapasitas hukum dalam berusaha. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo akan lebih mendorong bergeraknya roda ekonomi masyarakat yalimo dalam usaha perekonomian disektor sekunder dan primer akan terwujud pada masyarakat pribumi dan ketergantungan terhadap pemerintah akan menurun kemudian menyerap tenaga kerja serta berkurangnya angka pengangguran akhirnya investasi pemerintah terus meningkat, kesejahteraan masyarakat terwujud.
Berdasarkan kondisi riil,nilai budaya dalam berbisnis serta pandangan usaha perekonomian masyarakat Yalimo seutuhnya sangat diharapkan menerapkan sistem dan pola yang berpihak kepada masyarakat yang nyata sehingga masyarakat dapat berperan aktif secara menyeluruh dalam proses pembangunan dan sebagai pelaku ekonomi serta berdiri di kaki sendiri diatas tanahnya sendiri. Untuk itu sesuai dengan hal-hal tersebut diatas sistem dan pola yang kami anggap erat dan cocok ialah sistem ekonomi berbasis kepada rakyat pribumi dan pola pendampingan pada setiap jenis usaha.
System Ekonomi Berbasis Kerakyatan
Dalam pemahaman ekonomi berbasis kerakyatan, berhubungan dengan bagaimana produk-produk dari masyarakat dapat dikelola untuk menjadi hasil yang dimiliki nilai tambah. Pemerintah memainkan peranan melalui aparat birokrasi tampil dalam kapasitas memperdayakan dalam kepedulian dan keberpihakan yang tinggi. Pemerintah transparan kepada masyarakat dalam mengelola berbagai sumberdaya.
Ada lima prinsip ekonomi berbasis kerakyatan
1.              prinsip visi, misi dan strategi pembangunan yang memihak kepada rakyat yang diwujuidkan dalam bentuk kebijaksanaan pembangunan
2.              prinsip pedoman pembangunan dengan asas musyawarah mufakat yang diwujudkan dalam bentuk dokumen pembangunan yang benar
3.              prinsip keterpaduan mekanisme pembangunan dengan asas keseimbangan kepentingan masyarakat lokal dan nasional
4.              prinsip kordinasi pembangunan dengan asas kebersamaan antara masyarakat yang terlibat dalam usaha secara lintas sector dan lintas daerah
5.              prinsip pelestarian pembagunan yang diselenggarakan melalui proses pembiayaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh rakyat.
 Ekonomi berbasis kerakyatan yang konkrit yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam kegiatan perekonomian dan tngkatkan pendapatan masyarakat melalui pengambilan keputusan yang bijakasana beserta mengembangkan gaya hidup masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan  dan gizi yang baik dan teratur. Pemerintah yang berjiwa wiraswasta (interpreneurship) mendorong dan mendampingi setiap jenis usaha, memberikan kemudahan dalam pemberian kredit investasi dengan suku bunga yang rendah.
Pola Pembangunan Di Bidang Ekonomi Masyarakat Yalimo
Pada umunya masyarakat Yalimo dalam sektor usaha dapat terlihat bahwa berada pada subsistem subsektor primer belum memiliki pengetahuan secara teknis di berbagai bidang usaha maka perlu ada langkah-langkah strategis yang harus di tetapkan guna menjalankan kegiatan perekonomian. Langkah –langkah srtategis yang kami anggap cocok adalah:
  1. Mengadakan penelitian dan pendataan (sensus ekonomi) dilapangan
  2. Mengadakan pendidikan non formal
  3. Memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang ingin usaha terutama di sektor primer
  4. menyediakan infrastruktur kegiatan perekonomian
  5. mendampingi masyarakat dalam usaha perekonomian Penelitian dan Pendataan (sensus ekonomi)
Pada tahap ini meneliti sikap dan tingkah laku masyarakat bagaimana mereka berfikir, bertindak dan bersikap dalam mengelola usahanya sehingga menjadi besar, menjadi bangkrut, dan sebagainya. Meneliti sumber-sumber alam yang dapat di produksi serta komoditas apa saja yang ada dan dapat dipasarkan. Komoditas yang ada di daerah tersebut apa saja komoditas unggulan dan komoditas andalan.dan peneitian ini di gunakan untuk menetapkan suatu strategis dalam pengambilan keputusan.
Pendidikan non formal
Pada tahap ini memberikan pelatihan atau kursus atau sejenis yang praktis berhubungan dengan teknis usaha mereka. Misalnya perencanaan dan pengelolaan, cara-cara pengambilan keputusan tingkat sederhana, pemeliharaan pencatatan, cara menghitung pendapatan dan biaya serta bagaimana mereka memanfaatkan pemberian kredit.
Pemberian modal
Dalam hal ini memberikan modal kepada masyarakat yang ingin usaha dengan suku bunga yang rendah dari lembaga peminjam dan memberikan bantuan langsung oleh pemerintah bagi mereka yang ingin usaha disalah satu bidang tertentu.
Penyediaan infrastruktur
Pemerintah menyediakan infrastruktur kegiatan perekonomian seperti area pasar untuk menjual hasil produksi dan menyediakan lembaga-lembaga perekonomian yaitu koperasi , lembaga keuangan atau Bank dimana masyarakat untuk meminjam modal dan menabung hasil pendapatan mereka.
Pendampingan
Mendampingi masyarakat dalam usaha perekonomian dan memberikan pengawasan supaya masyarakat benar-benar berusaha dan mandiri dalam usaha tersebut. Contoh kasus, pada tahun 1992 pemerintah memberikan bantuan melalui Instruksi presiden (Inpres) berupa bibit ikan sebagai upaya pelestarian perekonomian rakyat di setiap Kampung Kabupaten Jayawijaya. Namun kenyataan nya pemerintah hanya membuang bibit ikan kepada masyarakat lalu pergi tak kunjung tiba. Tidak adanya pengawasan dan pelatihan teknis untuk mengelola ikan-ikan tersebut pada akhirnya ribuan bibit ikan itu tidak ada akses pasar hanya di konsumsi untuk rumah tangga.”Umpama benih yang jatuh di semak-semak duri bertumbuh namun terhimpit oleh semak-semak yang tumbuh diantara benih tersebut” mungkin juga seperti dana Instruksi Desa Tertinggal (IDT). Untuk itu hal yang demikian jangan lagi terulang pada pemerintahan yang baru ini jangan menciptakan nasib malang kepada masyarakat Yalimo.
  1. Bidang Pertanian
Data tahun 2003 menunjukkan, Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Indonesia; kemiskinan di wilayah pedesaan sekitar 49,75% tetapi di perkotaan hanya 8,32%. Kemiskinan terjadi pada penduduk dengan mata pencaharian bertani.
Kemudian Sebagian besar masyarakat Yalimo  masih menggantungkan kehidupannya pada sumber daya lahan dan lingkungan. Budaya bertani masyarakat Yalimo berupa meramu dan sebagai peladang berpindah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  dan secara tidak langsung juga meningkatkan taraf hidup, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. sehingga upaya untuk mengembangkan pertanian perlu dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lahan daerah ini secara terarah dan terpadu berpeluang menumbuhkan perekonomian masyarakat Yalimo.
Hasil pertanian masyarakat Yalimo adalah seperti; Ubi Jalar Kopi, Nanas, Pisang, kacang tanah, kacang kedelai, buah merah, sagu dls. Sehingga untuk mendukung proses tranformasi struktural, diperlukan keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, dan sector perdagangan yang memasarkan hasil-hasil olahan tersebut. Keterkaitan ini perlu terjalin dalam satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan sehingga setiap yang dihasilkan oleh sektor pertaniaan dapat memberikan pendapatan yang mampu membiayai pengeluaran dalam produksi selanjutnya dan meningkatkan surplus bagi pemilik usaha.  Sehingga kami sangat mengharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo untuk melakukan :
ü  Pendataan usaha pertanian masyarakat yang suda ada
ü  Pembagian wilayah berdasarkan potensi usaha masyarakat
ü  Memberikan bantuan faktor penunjang atau pendukung usaha pertanian masyarakat
ü  Memberikan penyuluhan secara terpadu kepada masyarakat dalam rangka mendorong masyarakat dari usaha pertanian tradisional ke usaha pertanian moderen.
ü  Mendorong usaha tradisional menjadi industrialis
ü  Hjhkghk
ü  pengembangan prasarana dan pembinaan ketenaga kerjaan untuk meningkatkan efesiensi dalam proses produksi dan pengolahan hasil pertanian. Dengan demikian akan tercipta keunggulan komparatif dan keungulan kompetitif yang dapat menjamin kesinambungan pembangunan di sektor pertanian masyarakat Kabupaten Yalimo.    
  1. Bidang Kehutanan
Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU RI No. 41 Tahtn 1999).
Hutan sangat penting bagi kehidupan di muka bumi, terutama bagi kehidupan generasi mendatang. Kesalahan dalam pengelolaan hutan berarti menyiksa kehidupan generasi kita mendatang. Untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan hutan, maka fungsi hutan harus dipelajari dan dimengerti secara holistic (Utuh). Begitu pula, kita perlu mempelajari hutan secara merologik (melihat bagian-bagiannya) untuk mengantisipasi segi-segi yang mampu menimbulkan malapetaka bagi kehidupan.
Pengelolaan hutan harus ditingkatkan  secara terpadu dan berwawasan lingkungan agar fungsi tanah, air, udara, dan iklim sebagai satu kesatuan ekosistem mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Sehingga dilihat dari empat prinsip dasar geogrfis yaitu: Letak, Hubungan Keruangan, Kewilayahan, dan Perubahan oleh Alam dan Manusia daerah Kabupaten Yalimo kebanyakan berada pada kawasan Taman Nasional Lorentz, Cagar Alam Mamberamo- Foja.   Sehingga pola pembangunan Kabupaten Yalimo harus diarahkan pada pengembangan Kabupaten Konservasi.  Dengan demikian langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerahKabupaten Yalimo  adalah melakukan penelitian secara menyeluruh untuk mengetahui :
1  Keanekaragaman fauna dan flora,  beserta keanekaragaman habitatnya
2    Tiipe ekologi, dan tipe-tipe vegetasi termasuk vegetasi dominan.
3   Populasi penyebaran flora,fauna spesifik dan endemik
4   Struktur tanah, iklim, dan tempat-tempat tertentu yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial budaya masyarakat (homogen) yang dianggap sakral.  
Selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini yang nantinya menjadi bahan acuan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo dalam :
*  Pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah secara mendetail
*  Menentukan kawasan hutan yang memiliki biodiversitas tinggi dan penting yang dapat dikembangkan dan dikelola sebagai kawasan perlindungan
*  Menentukan kawasan hutan yang merupakan konsentrasi terancam punah, langka, dan endemic
*  Menentukan kawasan hutan penting sebagai wilayah tangkapan hujan
*  Menentukan kawasan hutan penting sebagai pelindung DAS dan erosi
* Menentukan kawasan hutan berpotensi untuk dikelola tapi juga untuk dikembangkan demi pemanfaatan yang berkesinambungan
*  Mengetagui tempat-tempat sacral bagi masyarakat homogen agar tidak menggangu kehidupan social budayanya.
*  Pengawasan (Perda)    
  Bidang Geologi dan Pertambangan
1.      Tahapan Eksplorasi Pendahuluan
Kabupaten Yalimo sebagai daerah otonom baru di Propinsi Papua. Tahapan eksplorasi pendahuluan adalah urutan penyelidikan geologi regional daerah Kabupaten Yalimo. Untuk itu diharapkan Pemerintah merencanakan dan memperhatikan empat (4) tahapan ekplorasi pendahuluan yaitu:
ü   Tahapan survey tinjau
ü   Tahapan prospeksi, dan
ü   Tahapan eksplorasi terinci
2.      Tujuan Pengajian Geologi Regional daerah Yalimo ini adalah:
ü  Untuk mengindentifikasi permineralan (Mineralization)
ü  Untuk menetukan ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitas dari suatu endapan dan selanjutnya dapat dilakukan analisis (laboratorium).
ü  Berdasarkan hasil laboratorium maka dibuat peta anomalin terhadap area yang akan dilakukan pemetaan guna membuat zonasi
ü  Kemudian menurut hemat kami peta yang perlu digunakan pada pemetaan geologi regional Daerah Kabupaten Yalimo adalah skala 1: 25.000
3.      Faktor Pendukung Ekplorasi Pendahuluan
Factor penunjang eksplorasi pendahuluan untuk melakukan geologi regional Daerah Yalimo adalah:


*   Global Posilioning System (GPS)
*   Peta lokasi
*   Kompas Azimuth
*   Lup dengan pembesar 10x 
Palu geologi
ü  Kantong sampel
ü  Pita lapangan
ü  Buku lapangan
ü  Mesh # 200
ü  Pan concentrate
ü  Tas lapanagan
ü  Sepatu lapangan

  1. Bidang  Pertambangan Umum Bahan Galian Golongan (C ) Peran serta Masyaraka Yalimo
Papua pada umumnya kaya dengan Sumber Daya Alam baik itu yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan tidak dapat diperbaharui (non renewable resources). Namun pengelolaannya kebanyakan dikerjakan oleh masyarakat yang berasal dari luar Papua dengan tidak memperhatikan Karakteristik spesifikasi local dan hak-hak ulayat masyarakat Papua.. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dengan demikian di bidang pertambangan bahan galian golongan C ini diharapkan pemerintah melakukan bimbingan dan pembinaan pro terhadap pertambangan rakyat baik secara teknis dan non teknis maka dapat memberdayakan masyarakat setempat (pemilik hak ulayat). Untuk itu diharapkan Pemerintah daerah Kabupaten Yalimo dalam hal ini Dinas Pertambangan meningkatkan peran serta masyarakat Yalimo dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Ø  Memberikan perlindungan hukum dalam bentuk penetapan wilayah pertambangan rakyat Yalimo.
Ø  Memberikan bantuan dokumen perijinan dan peralatan tradisional secara selektif: misalnya mesin pencetak batu tela, mesin pemecah batu(stone crusher) ukuran sedang.
Ø  Melakukan bimbingan dan pembinaan baik teknis non teknis berwawasan lingkungan.
Tujuan
Ø  Membantu pemerintah dalam menjadikan lapangan kerja
Ø  Pemasok bahan baku kontruksi untuk pembangunan dan pengembangan wilayah.
Ø  Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kampung (koperasi)
Ø  Mewujudkan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Yalimo.

KAJIAN KONDISI RIIL PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN YALIMO

Kondisi riil perekonomian masyarakat Kabupaten Yalimo masih didominasi oleh sektor primer (perkebunan, perekebunan, dan perikanan air tawar) yang memiliki ciri-cirinya antara lain;

Ø Produktivitas atau penghasilan rendah

Ø Lokasi terbesar

Ø Teknologi tradisional

Ø Berorientasi pada subsisten

Ø Memiliki modal yang rendah dan

Ø Tidak memiliki akses pasar

Dari kondisi riil diatas pada khususnya masyarakat Kabupaten Yalimo belum disentuh oleh sektor manapun kecuali subsektor (perkebunan tradisional) dengan lokasi yang besar, menggunakan teknologi tardisional dan berorientasi pada subsisten yang artinya; ( bekerja dan gunakan untuk hari ini dan untuk hari esok akan di cari lagi serta tidak memilki akses pasar). Oleh sebab itu tingkat pendapatan rendah dan secara menyeluruh masyarakat yang berkiat di subsektor primer tergolong belum di wujudkan.

* Nilai-Nilai Budaya dan Pandangan Masyarakat Yalimo Dalam Berbisnis

Orientasi Nilai Budaya Mengenai Hubungan Manusia Secara Horizontal
Hubungan masyarakat secara horizontal masyarakat Yalimo sangat kuat sepertinya hubungan warga dalam kelompok kekerabatan amat kuat menyebabkan kepentingan kelompok kekerabatan lebih di utamakan dari pada kepentingan individu. Diantara para warga kelompok kekerabatan terdapat perasaan solidaritas yang amat tinggi yang didasarkan pada pandangan sebagian berarti keseluruhan. Pandangan demikian menyimpulkan rasa aman pada diri warga kekerabatan karena akan selalu di bantu pada waktu mengalami kesulitan. Sebaliknya pandangan ini menyimpulkan kewajiban untuk terus menerus berusaha memelihara hubungan baik dan sedapat mungkin membagi keuntungan-keuntungan dengan sesamanya. Dengan prinsip yang demikian tentu saja tidak memberi peluang bagi orang
untuk menghimpun modal guna kepentingan di hari depan. (Dengan demikian orientasi yang amat kuat tidak cocok untuk pembangunan di bidang perekonomian dan di bidang lainnya).

* Etos Kerja Masyarakat Yalimo

Pada umumnya masyarakat Yalimo penduduk peladang etos kerjanya yang keras. Tetapi etos kerjanya yang keras itu hanya pada batas pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga sendiri, tidak untuk kebutuhan ekonomi pasar masyarakat peladang etos kerja yang keras ini sesungguhnya modal positif. Persoalannya ialah bagaimana memberikan dorongan yang dapat memacu tingkat etos kerja yang sudah ada menjadi lebih tinggi untuk menghimpun hasil yang lebih sedapat mungkin untuk keperluan pasar yang nantinya akan menghasilkan modal yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut.

* Pandangan Masyarakat Yalimo Terhadap Kerja

Konsep kerja terhadap masyarakat yalimo di papua sangat jauh berbeda dengan konsep kerja yang di miliki oleh masyarakat lain di Indonesia, seperti di pulau jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan dan lainnya. Konsep kerja mereka, sesuatu yang mereka kerja tetap tegun dan sabar dengan menganggap bahwa apa yang mereka kerjakan merupakan bagian dari gaya hidup, serta tetap berusaha untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan khususnya bagi masyarakat yalimo dan pada umumnya masyarakat papua menjalankan suatu usaha kerja hanya di nilai dalam suatu kerangka kerja fungsional. Artinya pekerjaan dijalankan sejauh dinilai perlu untuk mencapai sesuatu.

* Pandangan Masyarakat Yalimo Terhadap Waktu

Kebanyakan masyarakat Yalimo waktu tidak di nilai sebagai suatu yang “berharga” jumlah waktu di nilai sebagai sesuatu yang tidak terbatas sehingga tidak menjadi soal penting jika waktu di boroskan. Bagi masyarakat Papua pada umumnya suatu pekerjaan biasanya tidak di jalankan secara perorangan tetapi merupakan gejala sosial artinya waktu yang sedang berjalan dimanfaatkan untuk bersantai atau bercerita. Oleh karena itu sulit diharapkan menempatkan diri dalam suatu irama pembagian waktu yang jelas dan terperinci.

* Pandangan Masyarakat Yalimo Terhadap Tanah

Masyarakat yalimo merupakan masyarakat bertradisi maka tanah memiliki makna yang berbeda di bandingkan dengan masyarakat yang hidup dalam tata ekonomi. Dalam masyarakat bahwa tanah adalah milik kelompok berdasarkan hak ulayat baik yang ada sekarang maupun yang akan lahir.

* Pandangan Masyarakat Yalimo Terhadap Jaminan Sosial

Terdapat mekanisme sosial untuk menjamin hidup para anggotanya termasuk yang kurang mampu. Terdapat sikap kesetiakawanan, hal semacam ini menjadi darah daging setiap warga masyarakat Yalimo dan ini di bawah terus kemana-mana sekalipun mereka pindah jauh dari kampung asalnya.
* Pandangan Masyarakat Yalimo Terhadao Perencanaan
Pada umumnya masyarakat Yalimo, dalam perencanaan jangka panjang yang orientasinya subsistem artinya yang diperoleh dan akan di pergunakan untuk hari ini dan untuk hari esok akan di cari lagi.
* Sektor Usaha
Sektor usaha perekonomian masyarakat Yalimo dapat dilihat bahwa yang selama ini ada hanya sektor primer. Sektor primer yaitu sektor ekonomi yang terkait langsung dengan produksi alam. Sehingga sektor usaha masyarakat yalimo subsektor usaha yang di produksi meliputi:
Ø Subsektor pertanian
Ø Subsektor perkebunan subsistem
Ø Subsektor peternakan
Ø Subsektor perikanan
Ø Subsektor kehutanan
Dari subsektor primer yang tersebut diatas dimana melekat pada masyarakat Yalimo untuk sektor sekunder dipandang berpeluang untuk berkembang karena dukungan ketersediaan bahan-bahan mentah yang dihasilkan oleh sektor primer tersebut peluang memperoleh nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Namun hal ini tidak terwujud karena pemerintah daerah kabupaten Jayawijaya tidak memfasilitasi instrument-instrumen yang diperlukan seperti; ketersediaan pasar, infrastruktur yang memadai, ketersediaan bahan baku dalam jumlah yang banyak, kualitas dan harga yang terjangkau, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia yang mengelolahnya, insentif usaha, keamanan dan kapasitas hukum dalam berusaha. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo akan lebih mendorong bergeraknya roda ekonomi masyarakat yalimo dalam usaha perekonomian disektor sekunder dan primer akan
terwujud pada masyarakat pribumi dan ketergantungan terhadap pemerintah akan menurun
kemudian menyerap tenaga kerja serta berkurangnya angka pengangguran akhirnya investasi pemerintah terus meningkat, kesejahteraan masyarakat terwujud.
Berdasarkan kondisi riil,nilai budaya dalam berbisnis serta pandangan usaha perekonomian masyarakat Yalimo seutuhnya sangat diharapkan menerapkan sistem dan pola yang berpihak kepada masyarakat yang nyata sehingga masyarakat dapat berperan aktif secara menyeluruh dalam proses pembangunan dan sebagai pelaku ekonomi serta berdiri di kaki sendiri diatas tanahnya sendiri. Untuk itu sesuai dengan hal-hal tersebut diatas sistem dan pola yang kami anggap erat dan cocok ialah sistem ekonomi berbasis kepada rakyat pribumi dan pola pendampingan pada setiap jenis usaha.

* System Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Dalam pemahaman ekonomi berbasis kerakyatan, berhubungan dengan bagaimana produk-produk dari masyarakat dapat dikelola untuk menjadi hasil yang dimiliki nilai tambah. Pemerintah memainkan peranan melalui aparat birokrasi tampil dalam kapasitas memperdayakan dalam kepedulian dan keberpihakan yang tinggi. Pemerintah transparan kepada masyarakat dalam mengelola berbagai sumberdaya. Ada lima prinsip ekonomi berbasis kerakyatan
Ø Prinsip visi, misi dan strategi pembangunan yang memihak kepada rakyat yang diwujuidkan dalam bentuk kebijaksanaan pembangunan
Ø Prinsip pedoman pembangunan dengan asas musyawarah mufakat yang diwujudkan dalam bentuk dokumen pembangunan yang benar
Ø Prinsip keterpaduan mekanisme pembangunan dengan asas keseimbangan kepentingan masyarakat lokal dan nasional
Ø Prinsip kordinasi pembangunan dengan asas kebersamaan antara masyarakat yang terlibat dalam usaha secara lintas sector dan lintas daerah
Ø Prinsip pelestarian pembagunan yang diselenggarakan melalui proses pembiayaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh rakyat.
Ekonomi berbasis kerakyatan yang konkrit yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam kegiatan perekonomian dan tingkatkan pendapatan masyarakat melalui pengambilan keputusan yang bijakasana beserta mengembangkan gaya
hidup masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan gizi yang baik dan teratur.
Pemerintah yang berjiwa wiraswasta (interpreneurship) mendorong dan mendampingi setiap jenis usaha, memberikan kemudahan dalam pemberian kredit investasi dengan suku bunga yang rendah.

* Pola Pembangunan Di Bidang Ekonomi Masyarakat Yalimo

Pada umunya masyarakat Yalimo dalam sektor usaha dapat terlihat bahwa berada pada subsistem subsektor primer belum memiliki pengetahuan secara teknis di berbagai bidang usaha maka perlu ada langkah-langkah strategis yang harus di tetapkan guna menjalankan kegiatan perekonomian. Langkah –langkah srtategis yang kami anggap cocok adalah:
Ø Mengadakan penelitian dan pendataan (sensus ekonomi) dilapangan
Ø Mengadakan pendidikan non formal
Ø Memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang ingin usaha terutama di sektor primer
Ø Menyediakan infrastruktur kegiatan perekonomian
Ø Mendampingi masyarakat dalam usaha perekonomian Penelitian dan Pendataan (sensus ekonomi)
Pada tahap ini meneliti sikap dan tingkah laku masyarakat bagaimana mereka berfikir, bertindak dan bersikap dalam mengelola usahanya sehingga menjadi besar, menjadi bangkrut, dan sebagainya. Meneliti sumber-sumber alam yang dapat di produksi serta komoditas apa saja yang ada dan dapat dipasarkan. Komoditas yang ada di daerah tersebut apa saja komoditas unggulan dan komoditas andalan.dan peneitian ini di gunakan untuk menetapkan suatu strategis dalam pengambilan keputusan.

* Pendidikan non formal

Pada tahap ini memberikan pelatihan atau kursus atau sejenis yang praktis berhubungan dengan teknis usaha mereka. Misalnya perencanaan dan pengelolaan, cara-cara pengambilan keputusan tingkat sederhana, pemeliharaan pencatatan, cara menghitung pendapatan dan biaya serta bagaimana mereka memanfaatkan pemberian kredit.

* Pemberian modal

Dalam hal ini memberikan modal kepada masyarakat yang ingin usaha dengan suku bunga yang rendah dari lembaga peminjam dan memberikan bantuan langsung oleh pemerintah bagi mereka yang ingin usaha disalah satu bidang tertentu.

* Penyediaan infrastruktur

Pemerintah menyediakan infrastruktur kegiatan perekonomian seperti area pasar untuk menjual hasil produksi dan menyediakan lembaga-lembaga perekonomian yaitu koperasi , lembaga keuangan atau Bank dimana masyarakat untuk meminjam modal dan menabung hasil pendapatan mereka.

* Pendampingan

Mendampingi masyarakat dalam usaha perekonomian dan memberikan pengawasan supaya masyarakat benar-benar berusaha dan mandiri dalam usaha tersebut. Contoh kasus, pada tahun 1992 pemerintah memberikan bantuan melalui Instruksi presiden (Inpres) berupa bibit ikan sebagai upaya pelestarian perekonomian rakyat di setiap Kampung Kabupaten Jayawijaya. Namun kenyataan nya pemerintah hanya membuang bibit ikan kepada masyarakat lalu pergi tak kunjung tiba. Tidak adanya pengawasan dan pelatihan teknis untuk mengelola ikan-ikan tersebut pada akhirnya ribuan bibit ikan itu tidak ada akses pasar hanya di konsumsi untuk rumah tangga.”Umpama benih yang jatuh di semak-semak duri bertumbuh namun terhimpit oleh semak-semak yang tumbuh diantara benih tersebut” mungkin juga seperti dana Instruksi Desa Tertinggal (IDT). Untuk itu hal yang demikian jangan lagi terulang pada pemerintahan yang baru ini jangan menciptakan nasib malang kepada masyarakat Yalimo.

    

DASAR - DASAR PERPETAAN DAN PEMETAAN GEOLOGI DAERAHKABUPATEN YALIMO
I. Dasar – Dasar Perpetaan
Peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi.
 
             ( Gambar peta topografi Kabupaten Yalimo )
Syarat – syarat peta dasar, yaitu:
1.  Peta harus conform, artinya bentuk daerah, pulau, benua yang digambar pada peta harus sama bentuknya dengan kenyataan di lapangan.
2.  Peta harus ekuivalen, artinya daerah yang digambar sama luasnya jika dilakukan
      dengan skala peta.
3.   Peta ekuidistan, artinya jarak – jarak yang digambar di peta harus tepat perbandingannya dengan jarak sesungguhnya di lapangan.
4.   Peta harus rapi dan bersih.
5.   Peta tidak boleh membingungkan.
6.   Peta harus mudah dipahami.
7.   Peta harus ada indeks, daftar isi, keterangan.
Fungsi peta, yaitu:
1. Menyeleksi data
2.  Memperlihatkan ukuran
3.  Menunjukkan lokasi relatif
4.  Memperlihatkan bentuk
Unsur – unsur peta dasar, yaitu:
1.    Judul Peta, mencerminkan isi sekaligus tipe peta. Penulisan judul biasanya di bagian atas tengah, atas kanan,atau bawah. Walaupun demikian,sedapat mungkin,di letakkan di atas kanan.
2.    Legenda / keterangan, merupakan kunci untuk memahami peta. penjelasan dari simbul simbul yang tercantum dalam peta. Bagian ini adalah komponen yang sangat vital karena kita akan jadi buta dalam membaca peta jika tidak ada legendanya. 
3.     Tanda arah / Orientasi, umumnya arah utara,tetapi ada juga yang lengkap. Letaknya di tempat yang sesuai jika ada garis lintang dan bujur,koordinat dapat sebagai petunjuk arah.
4.  Skala, perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya dilapangan, ditulis di bawah judul peta,di luar garis tepi/ di bawah legenda.
 Contoh – contoh skala:
  Skala Angka (1:2.500.000), artinya setiap 1 cm dalam peta sama dengan 2.500.000   kali jarak dalam peta.
    Skala garis. Skala ini dibuat dalam bentuk garis horisontal yang memiliki panjang   tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm/lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta.
     Skala Verbal. Skala yang ditulis dengan kata – kata.
5.      Inset, merupakan peta kecil yang disisipkan di peta utama
6.   Garis Koordinat, jaring-jaring dalam peta yang terdiri dari garis vertikal dan garis horisontal. Guna garis ini adalah untuk batas perhitungan koordinat. Koordinat peta dikenal ada dua jenis yaitu koordinat grid dan koordinat geografis. Koordinat geografis merupakan koordinat dari jarring-jaring bumi yang terdiri garis lintang untuk horizontal dan garis bujur untuk vertical. Penulisanya biasanya denga koordinat geografis, derajat, menit dan detik (Contoh : 94o 15’ 114,4”) biasanya disertakan “L” untuk Lintang dan “B” untuk Bujur. Koordinat grid adalah jaring jaring koordinat lokal yang dipakai untuk acuan pengkoordinatan dalam peta. Biasanya hanya disebutkan dengan angka saja dan dikenal dengan koordinat 8 angka atau 12 angka. Untuk peta Indonesia ada 2 acuan pokok dalam koordinat ini yaitu dengan dikenal dengan sistem UTM/UPS atau LCO masing masing dengan acuan 0o yang berbeda.
7.    Garis Ketinggian atau biasa disebut garis kontur, Adalah garis yang menyerupai sidik jari yang menunjukkan titik ketinggian yang sama dalam peta. Karena merupakan tanda dari ketinggian yang sama, maka garis ini tidak akan pernah saling memotong tapi bisa bersinggungan. Lokasi yang lebih rendah akan melingkari lokasi yang lebih tinggi, itulah ciri garis kontur. Atau bisa juga disebutkan garis sebelah dalam adalah lebih tinggi dari garis sebelah luar. Dalam peta interval atau jeda beda ketinggian antara garis kontur biasanya ditunjukan di dekat lokasi legenda. Untuk peta skala 1:25000 interval konturnya biasanya adalah 12,5 meter sedangkan peta skala 1:50000 biasanya interval konturnya adalah 25 meter. Terjemahannya adalah bila interval kontur 25 meter, maka jarak antara garis kontur yang satu dengan yang lainnya di w:st=”on” medan sebenarnya memiliki beda tinggi secara vertical 25 meter. Garis kontur dengan pola huruv “V” atau runcing biasanya menunjukan sebuah jurang/sungai, dan garis kontur dengan pola “U” atau berpola lengkung biasanya menunjukan sebuah punggungan dan “O” merupakan puncak atau Kawah.
8.   Sumber dan Tahun pembuatan peta, dari mana data dan tahun ketika peta dibuat.
9.    Warna, peta menggunakan warna yang menarik dan sesuai.
10. Deklinasi, yaitu garis keterangan yang menunjukan beda Utara Peta dan Utara Magnetik  (Utara Kompas). Deklinasi ini direvisi tiap 5 tahun sekali. Kenapa ada perbedaan antara Utara peta dan Utara sebenarnya dan Utara Magnetik. Seperti kita ketahui Utara Bumi kita ditunjukan oleh di Kutub Utara. Sedangkan sumbu utara magnet bumi sebenarnya ada di sebuah kepulauan di dekat dataran Green Land. Setiap tahun karena rotasi Sumbu bumi ini mengalami pergeseran rata-rata 0,02 detik bisa ke timur dan ke barat. Jadi utara sebenarnya bisa ditentukan dari mengkonversi antara utara magnetik dengan utara Peta. Biasanya akan dicantumkan di setiap lembar peta.
II. Pemetaan Geologi Dasar
Peta geologi adalah bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah / wilayah / kawasan dengan tingkat kualitas yang tergantung pada skala peta yang digunakan dan menggambarkan informasi sebaran, jenis dan sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi dan potensi sumber daya mineral serta energi yang disajikan dalam bentuk gambar dengan warna, simbol dan corak atau gabungan ketiganya.
Peta geologi dapat dibedakan atas dua, yaitu:
1. Peta geologi sistematik adalah peta yang menyajikan data geologi pada peta dasar topografi atau batimetri dengan nama dan nomor lembar peta yang mengacu pada SK Ketua Bakosurtanal No. 019.2.2/1/1975 atau SK penggantinya.
2.  Peta geologi tematik adalah peta yang menyajikan informasi geologi dan/atau potensi sumber daya mineral dan/atau energi untuk tujuan tertentu.
Pemetaan geologi adalah pekerjaan atau kegiatan pengumpulan data geologi,  baik darat maupun laut, dengan berbagai metoda.
Perlengkapan lapangan 
Ahli geologi memerlukan beberapa perlengkapan pendukung saat ke lapangan, antara lain:
1.  Palu (hammer) geologi dan Betel (chisel)
     a.  Pick point, digunakan secara umum untuk memecah litologi beku dan
      metamorf. Bentuk ujung palunya runcing.
b. Chisel point, digunakan untuk memecah litologi sedimen. Bentuk ujung   palunya pipih
    c. Crack point, digunakan untuk memecah litologi yang tidak dapat dihancurkan oleh
          kedua jenis palu di atas. Menyerupai palu godam
         d.  Betel, digunakan sebagai alat bantu apabila litologi yang dipecah tidak  hancur, hanya memberikan efek retakan. Dengan betel, retakan tadi kemudian dengan menggunakan palu dan betel lalu dipisahkan dari batuan sumbernya.
2.   Kompas dan Klinometer
Jenis – jenis kompas yang digunkan dalam pemetaan geologi antara lain:
a. Kompas Finnish Suunto sejenis dengan kompas Swedish Silva Ranger 15 TDCL, dapat digunakan untuk mengukur kedudukan batuan (strike dan dip), tidak dapat digunakan untuk penetuan sudut bearing.
      b.  Kompas American Brunton, dapat digunakan untuk mengukur kedudukan batuan (strike dan dip), penentuan sudut lereng, tidak dapat digunakan untuk penetuan sudut bearing.
c.   Kompas Swiss Meridian,
d.   Kompas French Chaix – Universelle.

Jenis kompas lain, yaitu:
a. Kompas Japanese Lensatic, dengan garis tepi yang baik digunakan untuk mengukur strike (beberapa jenis kompas ini memiliki klinometer) dan cara pembacaannya seperti kompas – kompas jenis prismatik.
b.    Kompas British Army Prismatic, sangat akurat, sempurna dalam pengambilan sudut bearing, namun harganya sedikit mahal dan tidak memiliki sisi samping.
c.    Kompas Swiss Meridian Bearing.
d.      Kompas Swedish Silva prismatic No. 54.
e.  Japanese Universal Clinometer made by Nihon Chikagasko Shaco, Kyoto
Pembagian derajat kompas
Pembagian derajat kompas secara umum terbagi manjadi dua, yaitu
1.  Pembagian derajat kompas 360 (derajat) dan
2.  Pembagian derajat kompas 400 (grads)
Sebelum kompas digunakan sebaiknya dilakukan koreksi derajat kompas dengan memperhatikan tabel di bawah ini
Klinometer digunakan sebagai alat kalibrasi kompas. Dengan klinometer kemiringan batuan dapat ditentukan.
Bagain – bagian klinometer, yaitu:
a. Rabone adjustable spirit level.
b. Home-made clinometer.
c. Burgess ‘level and angle indicator’.
d. Abney hand-level,  dapat juga digunakan sebgai klinometer.
e. Abney hand-level dengan 50 disetiap sayapnya, baik digunakan dalm    pengukuran liniasi.
   Liniasi kompas bermanfaat dalam pengukuran trend dan plunge.
3.   Lensa Tangan
Lensa digunakan di lapangan sebagai alat bantu yang mempermudah seorang ahli geologi dalam melakukan determinasi lapangan terhadap conto litologi atau tanah yang dijumpai di lapangan.
4.   Peta Lokasi Penelitian
Peta lokasi penelitian sangat penting untuk dibawa ke lapangan. Peta lokasi penelitian berguna sebagai alat untuk merekam data selama pengambilan data lapangan berlangsung. Jauhkan banda ini dari bahaya air dan segala sesuatu yang dapat membuat media perekam data ini rusak atau hilang.
5.    Notebook Lapangan
Notebook lapangan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan alat – alat lapangan seperti peta lokasi penelitian, alat tulis – menulis dan sebagainya.

6.   Pakaian Lapangan
Untuk pemetaan  geologi pakaian lapangan yang digunakan bisanya pakaian yang pada dasarnya menutupi hampir seluruh bagian tubuh. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bahaya – bahaya selama berada di lapangan, seperti sengatan serangga, gigitan hewan dan menghindari tumbuhan – tumbuhan berduri.

PETA – PETA GEOLOGI
Jenis – jenis peta geologi, yaitu:
a.    Peta pendahuluan, merupakan peta yang dibuat dengan sekala 1 : 250000 atau lebih kecil. Peta ini dibuat dengan hanya mencantumkan unsur – unsur geologi yang secara umum dijumpai di lapangan.
b.      Peta geologi regional, merupakan peta yang dibuat dengan sekala yang lebih detail lagi, yaitu 1 : 100000. Peta ini dibuat sebagai acuan atau parameter awal dalam melakukan pemetaan yang lebih detail. Peta geologi regional mencantumkan unsur – unsur geologi, penyebaran batuan dan struktur geologi yang terpetakan secara umum.
c.     Peta geologi detail, merupaka peta geologi yang dibuat dengan sekala yang lebih kecil lagi, yaitu: 1 : 10000. Peta geologi ini merekam data geologi yang lebih detail lagi. Dalam dunia eksplorasi tambang peta geologi detail digunakan sebagai acuan akhir dalam melakukan eksploitasi sumberdaya alam.
d.    Peta spesialis, peta ini digunakan dalam dunia pertambangan dalam merancang
      tambang open pit menggunakan sekala 1 : 1000 sampai sekala 1 : 2500,     perancanaan tambang geologi dengan sekala 1 : 500 atau yan lebih besar.
PENENTUAN POSISI DI PETA
Penentuan posisi di peta dapat dilakukan dengan cara:
1.   Pacing
Penentuan posisi di peta dengan menggunakan metode ini sebenarnya tidak beitu direkomendasikan. Metode ini dilakukan dengan cara memperkirakan langkah kaki kita saat melintas di lapangan
2.  Offset
Metode penentuan kedudukan batuan dalam peta, kemudian dilakukan pengukuran sudut bearing terhadap dua objek yang di kenali di lapangan misalnya rumah dan pohon setelah melakukan ploting di peta kemudian tarik garis lurus yang menghubungakan pohon dan rumah.
3.  Resection
Metode penentuan posisi di peta dengan menggunakan dua parameter yang dikenali, baik itu titik ketinggian, pemukiman dan sebagainya. Lakukan pengukuran arah pada dua parameter yang dikenali, kemudian arah kebalikan sudut pengukuran di ploting di peta. Perpanjang arah garis, garis perpotongan menjadi interpretasi posisi kita di lapangan.

4.  Intersection
Metode ini merupakan metode pengujian, dimana kita akan menguji kebenaan, misalnya suatu titik ketinggian yang dijumpai di lapangan. Lakukan pengambilan arah pada titik ketinggian yang akan diinterpretasi, kemudian dari lokasi berdiri semula berjalanlah beberapa meter, 250 m (1 cm pada peta bersekala 1 : 25000), kemudian lakukan lagi pengambilan arah terhadap titik ketinggian yang sama untuk membuktikan bahwa titikketinggian itu benar – benar ada pada peta.

5.  Satu titik
Metode ini dilakukan dengan menggunakan salahsatu dari dua parameter ini, sungai dan jalan; terhadap satu parameter lain yang dikenali, misalnya titik ketinggian. Posisi anda saat melakukan pengambilan arah harus berada di sekitar salahsatu dari dua parameter tersebut di atas. Lakukan pengambilan arah terhadap titik ketinggian, kemudian perpanjang garis dari titik ketinggian terhadap salahsatu dari dua parameter di atas. Perpotongan perpanjangan garis dengan jalan atau sungai menjadi posisi anda di peta.
6.  Menggunakan GPS 
PENGAMBILAN DATA GEOLOGI
Data – data geologi yang diambil, antara lain:
1.  Data litologi,
2.  Data geomorfologi,
3.  Data struktur geologi,
4.  Data stratigrafi, dan
5.  Pembuatan sejarah geologi.

Tidak ada komentar: